Sejumlah Pemda di Kalsel Tunggak Pembayaran Insentif Nakes, Total Rp 39 M Belum Dibayarkan

BANJARBARU, KOMPAS.com - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membeberkan sejumlah daerah di Kalsel yang belum melunasi tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes).

Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy Mahani Harahap mengatakan, total tunggakan insentif nakes di Kalsel pada tahun 2021 sebesar Rp 94 miliar.

Hingga bulan Oktober 2021 yang baru dibayarkan sebesar Rp 49 miliar.

"Jadi masih ada tunggakan pada tahun 2021 sebesar Rp 39 miliar yang belum dibayarkan," ujar Rudy kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Bupati Bogor Minta Bantuan 100 Nakes dari TNI, Ini Tujuannya

Rudy mengungkapkan, daerah dengan jumlah tunggakan nakes terbesar adalah Kota Banjarbaru.

"Yang terbesar di Kota Banjarbaru. Insentif nakes yang belum dibayarkan sebesar Rp 12 Miliar lebih," ujarnya.

Selain Kota Banjarbaru, Rudy juga membeberkan daerah lain yang menunggak pembayaran nakes.

Termasuk Kota Banjarmasin yang masih menunggak sebesar Rp 5 miliar.

Tak hanya kabupaten dan kota, Rudy juga mengungkapkan jika Pemprov Kalsel menunggak pembayaran sebesar Rp 6 miliar.

"Kemudian juga nakes-nakes yang ada di provinsi, seperti di Rumah Sakit Ansari Saleh dan juga Rumah Sakit Ulin juga belum dibayarkan. Pemprov juga masih ada utang sebesar Rp 6 miliar," tambahnya.

Baca juga: Nasib Nakes dan Vaksinator di Lhokseumawe, 10 Bulan Kerja Siang Malam, Insentif Tak Juga DIbayar

Masih banyaknya daerah yang belum membayarkan tunggakan nakes, BPKP Kalsel, kata Rudy, terus mendorong pemda untuk segera melunasi.

"Jadi BPKP sudah melakukan monitoring tiap minggu dan itu wajib dilaporkan ke pusat bagaimana pencapaiannya," jelasnya.

Berdasarkan data BPKP Kalsel, dari 13 kabupaten dan kota di Kalsel, baru empat daerah yang telah melunasi tunggakan insentif nakesnya di tahun 2021.

Keempat daerah itu adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tapin.