Ia menjelaskan, jika masalah data PKH dibiarkan oleh seorang menteri, ini akan menjadi masalah yang berlarut-larut dan merugikan banyak orang.
Suleman Bouti melihat agenda validasi data di Gorontalo memang harus ada tangan besi yang membongkarnya.
“Biarkan Bu Risma dengan gaya marah-marahnya, kita ambil positifnya bahwa orang Gorontalo terbuka untuk dimarahi kalau salah. Orang Gorontalo merasa berterima kasih kepada yang datang marah-marah asal untuk kebaikan,” tutur Suleman Bouti.
Ia melihat dalam kasus kemarahan Menteri Sosial menunjukkan ada kesalahan dalam bekerja maka orang Gorontalo siap untuk dimarahi.
Lain halnya kalau sudah bekerja benar dan dimarahi maka orang Gorontalo akan kembali kepada nilai utama yang dijunjung yakni kebaikan.
Banyak orang Gorontalo yang memprotes pemimpinnya di kala nilai kebenaran yang menjadi amanah seorang khalifah diragukan implementasinya oleh seorang khalifah.
Menurut Suleman Bouti olongiya lo lipu (pemimpin negeri) itu nilai utamanya adalah kebaikan. Bila terjadi ketidakbaikan maka orangnya yang diganti dengan yang lain demi menjaga kebaikan.
Kebaikan harus dijaga dan dipertahankan dengan cara apapun, beserta petugas olongiya yang menjadi pelaksananya.
“Kejadian Mensos diributkan karena terbuka di medsos artinya kejadian itu sudah jadi konsumsi rakyat. Rakyat Gorontalo memperdebatkan nilai lokal adalah karena di level rakyat multitafsir bisa terjadi. Dalam tradisi penyelesaian perbedaan itu selalu diselesaikan dengan musyawarah para tetua di Bantayo,” ucap Sulamen Bouti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.