Gubernur NTB: Pokoknya Kita Tidak Akan Bikin Masyarakat Menderita Menjadi Korban

LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menyampaikan, persoalan warga yang melakukan pemagaran atau penolakan land clearing baik di dalam maupun di luar pembangunan sirkuit MotoGP tidak bisa disalahkan.

Bang Zul, sapaan akrab gubernur, menyampaikan bahwa masyarakat butuh kepastian dan penjelasan terhadap status tanah yang masyarakat miliki.

“Saya kira tidak bisa disalahkan karena, mereka butuh kejelasan, dan kami harus menjelaskan data kami kepada masyarakat, data yang kami punya,” kata Zul, usai mendampingi Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kamis (16/9/2021).

Zul menuturkan, saat ini pihaknya masih menanti hasil dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah melakukan pemeriksaan tanah di sebagian lokasi yang masih dalam sengketa dengan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Baca juga: Pantau Vaksinasi di Ponpes, Gubernur NTB Ingatkan Lombok Tengah Jadi Tuan Rumah World Super Bike dan MotoGP

“Makanya kami tunggu dari BPN, kalau memang data dari masyarakat lebih kuat ya kami harus mengatakan kepada ITDC, harus membayar,” kata Gubernur.

Ditegaskan Zul, bahwa sikap pemerintah provinsi tidak akan membuat masyarakat menjadi korban atas segala pembangunan yang sedang berlangsung.

Masyarakat tetap mendapatkan haknya, dan proyek nasional tetap berjalan untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

“Pokoknya kami tidak akan bikin masyarakat menderita menjadi korban, itu posisi pemerintah,” ungkap Zul.

Baca juga: Kerbau Nyelonong Masuk Sirkuit Mandalika, Begini Reaksi Camat Pujut

Zul menyarankan, jika pihak ITDC mengalami kendala keuangan untuk membayar lahan ke pada masyarakat, dapat melakukan peminjaman di Bank NTB.

“Itu yang punya kewajiban kan ITDC, tapi kalau tidak punya uang ya sudah minjem dari Bank NTB, kayaknya sih sedang dilakukan dan diupayakan, tak ada masalah soal itu,” kata Zul.