Kadishub Cilegon Jadi Tersangka Suap Pengelolaan Parkir, Wali Kota Heldy: Sangat Disayangkan

CILEGON, KOMPAS.com - Wali Kota Cilegon Heldy Agustian mengaku kaget dengan adanya penetapan tersangka Kepala Dinas Perhubungan Uteng Dedi Apendi oleh kejaksaan dalam kasus dugaan suap izin pengelolaan parkir.

Meski begitu, Heldy menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cilegon.

"Sangat disayangkan saat kami ingin memperbaiki birokrasi dan kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Heldy kepada wartawan. Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Diduga Terima Suap Pengelolaan Parkir Senilai Rp 530 Juta, Kadishub Kota Cilegon Dibui

Menurut Heldy, kasus suap penerbitan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) merupakan kasus lama sebelum dirinya menjabat orang nomor satu di Kota Cilegon.

"Informasi yang saya dengar kejadian bahwa kasus ini sudah lama, (tahun) 2020. Artinya kasus (suap) di mana kita lagi memperbaiki birokrasi karena kasus lama sebelum saya jadi Wali Kota," ujar Heldy.

Terkait kekosongan jabatan dan pemecatan Kepala Dinas Perhubungan, Heldy akan berkordinasi terlebih dahulu dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

"Kita akan bicarakan duku dengan baperjakat  mengenai penetapan tersangka itu, soal kekosngan jabatan dan pemecatan nanti setelah inkrah dulu," kata Heldy.

Baca juga: Satu Keluarga di Cilegon Jalankan Bisnis Narkoba, Ini Peran Setiap Pelaku Saat Beraksi

Untuk diketahui, Kejaksaan Negeri Cilegon menetapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Uteng Dedi Apendi (UDA) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan parkir.

Tersangka diduga menerima suap sebesar Rp 530 juta untuk keperluan atau syarat penerbitan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP).