Kisruh DPRD Solok Berlanjut, Ketua Belum Cabut Skors, Wakil Ketua Lanjutkan Sidang

PADANG, KOMPAS.com - Kisruh pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat berlanjut.

Setelah terjadi kericuhan karena hampir saja terjadi baku hantam antar sesama anggota dewan, Rabu (18/8/2021), Ketua DPRD Dodi Hendra mengaku belum mencabut skors sidang paripurna.

Sedangkan di sisi lain, paripurna berlanjut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ivoni Munir sehingga RPJMD disahkan.

Baca juga: Anggota DPRD Solok Ricuh Saat Rapat, Ada yang Nyaris Baku Hantam, Naik Meja, Siram Air, dan Lempar Asbak

Ivoni mengatakan sidang paripurna yang dipimpinnya sah karena dipimpin unsur pimpinan dan dihadiri 24 orang anggota DPRD dari 6 fraksi.

"Paripurna sudah memenuhi kuorum dan tentu sah," kata Ivoni yang dihubungi Kompas.com, Rabu (18/8/2021) malam.

Ivoni menyebutkan keputusan skors paripurna yang awalnya dipimpin Dodi Hendra tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan anggota DPRD sebagai peserta sidang.

"Keputusan skors tanpa diminta persetujuan peserta sidang. Harusnya ditanyakan dulu ke peserta apakah diskors atau tidak. Tapi Ketua DPRD langsung pada putusannya menskor sidang," kata Ivoni.

Baca juga: Anggota DPRD Solok Nyaris Baku Hantam Saat Rapat, Bermula dari Hujan Interupsi ke Pimpinan

Karena dianggap putusan skors itu tidak sah, peserta sidang yang kuorum, kata Ivoni, sidang dilanjutkan sehingga ada keputusan pengesahan RPJMD.

Dalam sidang itu, kata Ivoni, berlangsung aman tanpa adanya kericuhan dan dihadiri Bupati Epyardi Asda sampai adanya keputusan pengesahan RPJMD.

Sementara Ketua DPRD Dodi Hendra mengatakan pihaknya mempersilahkan menilai sendiri apa yang terjadi.

Dodi mengaku tidak pernah memberikan mandat kepada Ivoni Munir untuk melanjutkan sidang karena dirinya sudah memutuskan sidang diskors.

"Hingga sekarang saya belum mencabut skor sidang. Sidang diskor karena situasi tidak memungkinkan karena kericuhan itu," kata Dodi.

Dodi mengatakan keputusan yang diambil dalam sidang yang dipimpin Ivoni Munir itu diserahkan kepada gubernur dan Mendagri serta masyarakat untuk menilainya sendiri.

"Ya, silahkan nilai sendiri. Saya serahkan kepada Gubernur dan Mendagri untuk menilainya," kata Dodi.

Baca juga: Kisruh DPRD Solok, Situasi Internal Mulai Memanas

Rapat DPRD Solok ricuh, sampai viral di medsos

Sebelumnya diberitakan, Paripurna Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat berlangsung ricuh.

Baku hantam sesama anggota dewan hampir saja terjadi. Beruntung kondisi itu dapat dilerai anggota dewan lain, petugas keamanan dan lainnya.

Video kejadian itu kemudian viral di media sosial seperti grup WhatsApp, Instagram dan lainnya.

Dalam video tersebut terlihat awalnya adu argumen sejumlah anggota dewan yang berlanjut dengan kericuhan.

Beruntung baku hantam anggota dewan bisa dielakkan karena dilerai sejumlah anggota dewan dan petugas keamanan.

Sejumlah anggota dewan juga terlihat naik ke atas mejanya sehingga kondisi tidak terkendali.

Ketua Fraksi PAN Kabupaten Solok, Aurizal mengatakan peristiwa tersebut berawal dari

dibuka paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra yang berasal dari partai Gerindra.

Namun, sejumlah anggota dewan lainnya menolak, karena mosi tak percaya kepada Dodi Hendra masih berjalan.

“Banyak anggota dewan yang menolak sehingga sidang diskor 30 menit," kata Aurizal kepada Kompas.com, Rabu.

Saat rapat kembali dimulai, hujan interupsi kembali terjadi.

Kericuhan rapat DPRD Solok diwarnai aksi lempar asbak

Mirisnya, saat interupsi bersautan, seorang anggota dewan berdiri menantang dan mengancam melempar asbak kaca.

"Sontak aksi tersebut memicu kericuhan. Sejumlah anggota dewan mengejar anggota yang mengancam tersebut," kata Aurizal.

Situasi mulai kondusif, ketika anggota dewan yang mengancam tersebut keluar dari ruangan sidang.

Dijelaskan Aurizal, dengan adanya peristiwa tersebut dapat diketahui, sejumlah anggota DPRD menolak Dodi Hendra memimpin sidang.

“Dari kejadian di ruang paripurna tadi menunjukkan, bahwa adanya mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD Dodi Hendra adalah murni aspirasi dan keinginan dari anggota DPRD Kabupaten Solok," kata Aurizal.

"Tidak ada intervensi sama sekali dari luar atau eksternal DPRD. Ini adalah murni keinginan kami sebagai anggota yang tidak lagi menginginkan saudara Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD, apalagi memimpin sidang," sambung Aurizal.