BOR RS di Pontianak Kini 60 Persen, Kasus Covid-19 Didominasi Klaster Keluarga

PONTIANAK, KOMPAS.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebutkan, tingkat keterisian tempat tidur atau bed accopancy rate (BOR) di rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 saat ini mencapai 60 persen.

Sepekan sebelumnya, BOR sempat menyentuh angka lebih dari 80 persen.

Menurut Edi, angka tersebut masih belum ideal. Sebab, keterisian tempat tidur di rumah sakit harus di bawah 40 persen.

"Sekarang ini, untuk ruang isolasi sudah rata-rata 60 persen. Sedangkan ruang insentive care unit (ICU) berada di angka 60 hingga 80 persen. Angka ini belum signifikan, sebab idealnya di bawah 40 persen,” kata Edi dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/8/2021).

Baca juga: BOR Capai 76 Persen, RS Rujukan Covid-19 di Kalsel Mulai Dirikan Tenda Darurat

Masih tingginya BOR dinilai karena RS juga merawat pasien dari luar Kota Pontianak.

Hal ini lantaran Kota Pontianak memiliki fasilitas rumah sakit cukup lengkap, seperti RS Pemerintah Provinsi Kalbar, RS Pemerintah Kota Pontianak, RS TNI/Polri dan swasta.

“Dari seluruh pasien Covid-19 yang dirawat rumah sakit di Kota Pontianak, 30 persen di antaranya berasal dari luar kota,” jelas Edi.

Edi memastikan akan terus melakukan testing dan tracing terhadap masyarakat suspek dengan rata-rata 500 hingga 1.000 orang per hari.

Sementara itu, klaster keluarga saat ini masih mendominasi kasus penularan Covid-19 di Kota Pontianak dengan 43,86 persen, disusul klaster perkantoran sebanyak 27,65 persen.

“Untuk distribusi kelompok umur paling banyak di rentang usia 19 hingga 39 tahun sekitar 47,04 persen. Akan tetapi kebanyakan merupakan orang tanpa gejala (OTG). Lalu usia 40 hingga 59 tahun sekitar 38,82 persen dan di atas 60 tahun sekitar 11,58 persen,” jelas Edi.

Baca juga: Kabupaten Ketapang Masuk Zona Merah Covid-19, BOR RS Rujukan Capai 95 Persen

Edi menuturkan, tidak menutup kemungkinan kasus Covid-19 bakal kembali melonjak jika masyarakat tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes).

"Mungkin saja pada saat adanya kelonggaran terjadi lonjakan kasus kembali apabila masyarakat abai prokes," tutup Edi.