Kota Gorontalo Terapkan PPKM Level 4, Rumah Sakit Nyaris Penuh

GORONTALO, KOMPAS.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Gorontalo naik menjadi level 4.

Kenaikan ini hanya berselang tiga hari dari Instruksi Mendagri nomor 26 tahun 2021.

Hal tersebut terungkap dalam rapat evaluasi Gubernur Gorontalo dengan wali kota, camat dan kelurahan yang berlangsung secara daring, Jumat (29/7/2021).

“Memang untuk Instruksi Mendagri nomor 26 kami di Kota Gorontalo level 3. Namun hingga kini kasus konfirmasi di kota sudah 37,13 per 100 ribu penduduk. Begitu juga dengan kematian tingkat tiga, karena meningkat 3,6 berarti ada 7 orang per Minggu,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Yana Yanti Suleman.

Baca juga: Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Indikator paling tinggi yakni kondisi rawat inap yang berada di level 4 yakni 37,4 per 100 ribu penduduk.

Artinya, ada 74 orang yang dirawat per pekan jika total jumlah penduduk kota 200 ribu orang.

Tingkat hunian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di Kota Gorontalo juga sudah berada di angka yang mengkhawatirkan.

Sudah 86,4 persen kapasitas tempat tidur terisi. Total 118 tempat tidur di Rumah Sakit Aloei Saboe sudah terisi 102 tempat tidur.

“Begitu juga di rumah sakit Otanaha, dari total 37 tempat tidur sudah 27 yang terisi atau 79,4 persen. Sehingga itu penting untuk mengaktifkan plan B untuk penambahan gedung baru khusus penanganan Covid-19,” bebernya.

Baca juga: Gubernur Gorontalo Ancam Kepala Daerah yang Belum Bayar Insentif Nakes

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tampak tegas saat memberi arahan ke Wali Kota Gorontalo Marten Taha.

Rusli meminta Marten serius menindak setiap pelanggaran protokol kesehatan.

“Kalau semua kita melaksanakan penuh rasa tanggungjawab pasti tidak begini Kota Gorontalo. Ini kota pusat pemerintahan. Kita gerakkan semua. Kami semua siap mendukung tapi Pak Wali Kota (Marten Taha) di depan,” kata Rusli.

Ia mencontohkan masih banyak kasus kerumunan yang belum ditindak.

Aparat hingga kecamatan dinilai belum cukup intensif melakukan pemantauan dan pembinaan kepada warga baik di pasar tradisional, kafe dan restoran hingga hajatan pesta warga.

“Khusus Kota Gorontalo harus segera action, Pak Wali. Ini mencekam, mengkhawatirkan. Mohon maaf, saya melihat Satpol tidak ada. Termasuk camat, lurah. Yang ada cuma TNI/Polri padahal mereka hanya pendukung. Saya dapat laporan,” imbuhnya.

Wakil Gubernur Idris Rahim juga berbicara tegas.

Baca juga: Kasus Covid-19 Gorontalo Meningkat, BOR Isolasi dan RS di Atas 50 Persen

Ia menilai rapat semacam ini sudah berulang kali, tapi implementasi di lapangan masih kurang.

Idris berharap ada langkah konkrit dari wali kota yang bisa segera dirasakan dampaknya.

“Kota Gorontalo ini ada 50 kelurahan 9 kecamatan semuanya sudah punya posko. Kita punya aparat. Sehingga kami inginkan ini jadi rapat terakhir. Tentunya Pak Marten Taha bisa mengambil alih penanganan Covid-19 di Gorontalo. Hari ini mungkin bisa buat pernyataan bisa turun dari level 4 ke level 3,” tutur Wagub.

Wali Kota Gorontalo Marten Taha menyebut aparaturnya sudah melaksanakan upaya prepentif.

Sejak rapat pada Senin (26/7/2021), Pemerintah Kota Gorontalo sudah mengambil langkah membuat posko di pasar mingguan.

“Senin kemarin itu waktu video diputarkan, hari Selasa ini sudah turun. Di situ sudah ada posko selain sosialisasi masker di situ juga kita gunakan untuk vaksinasi. Tempat tempat makan jangan dilihat masih buka, tapi sudah tidak melayani makan di tempat,” beber Marten Taha.

Baca juga: Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Istri Positif Covid-19

Ia mengajak semua pihak untuk turun bersama melakukan pemantauan.

Marten bisa meyakinkan bahwa kerumunan dan penangan protokol kesehatan di Kota Gorontalo sudah terkendali.