Baru 2 Daerah yang Salurkan BLT, Gubernur Sumut: Segerakan, Masyarakat Sangat Membutuhkan

MEDAN, KOMPAS.com – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat realiasasi bantuan langsung tunai  (BLT) dana desa kepada masyarakat.

Apalagi di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Sampai hari ini, Sabtu (24/7/2021), baru dua daerah di Sumut yang menyalurkan bantuan.

“Kita harap seluruh kabupaten dan kota menyegerakan, karena masyarakat kita sangat membutuhkan bantuan dalam kondisi perekonomian sulit sekarang ini,” kata Edy usai mengikuti rapat koordinasi virtual dengan kementerian terkait, serta sejumlah gubernur perihal penanganan pandemi Covid-19, Sabtu.

Baca juga: Kata Gubernur Edy Soal Bansos Beras Sumut: Harus Tepat Sasaran, Jangan Buat Gaduh...

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumut Aspan Sofian menambahkan, hingga kini Pemprov Sumut sudah dua kali menyurati pemerintah kabupaten dan kota untuk mendorong percepatan penyaluran BLT dana desa.

Alasannya, dana yang disiapkan sudah tersedia.

“Yang sudah mencapai bulan Juli baru Nias Selatan. Pakpak Bharat sampai Juni 2021. Sementara yang lainnya masih sampai Mei, bahkan ada yang Januari,” sebut Aspan.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi: Kita Taati, Khususnya Medan

Berdasarkan hasil koordinasi, kendala yang dihadapi adalah para kepala desa terlambat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Untuk itu, Pemprov Sumut berharap pendamping desa membantu percepatan pengesahan APBDes.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) juga diminta mendorong realisasi anggaran yang sudah diprogramkan.

Saat rapat dengan kepala daerah, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyampaian, saat ini penularan Covid-19 terus naik meski tingkat kesembuhan juga naik.

Untuk itu, PPKM masih diterapkan mulai level 1 sampai 4, tergantung kondisi di setiap wilayah.

Seluruh kepala daerah diminta memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Muliani menyampaikan data perkembangan kebijakan perlindungan sosial, khususnya penyaluran BLT dana desa yang hingga kini persentasenya masih rendah.

Sebanyak 161 daerah (37,10 persen dari 434 daerah), realisasinya di bawah 15 persen dari anggaran.

Hanya 22 daerah (5,07 persen) yang penyalurannya sudah di atas 50 persen berdasarakan data per 22 Juli 2021.