PPKM Darurat, Bagaimana Nasib Pegawai Mal di Bali?

BALI, KOMPAS.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali akan efektif berlaku 3-20 Juli 2021.

Salah satu poin kebijakan itu adalah penutupan mal selama periode penerapan PPKM Darurat tersebut.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Bali, Gita Sinarwulan mengatakan, kebijakan PPKM Darurat akan berdampak pada karyawan.

Tenant di mal dan pusat perbelanjaan mungkin harus merumahkan hingga mengurangi jumlah karyawan yang ada.

Baca juga: Kisah Perawat Curi Tidur di Lemari akibat Kelelahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

"Mungkin akan dirumahkan oleh tenant, atau akan ada pemotongan gaji lebih dalam lagi. Bayangkan akan berapa banyak SPG yang akan dikurangi gajinya atau mungkin kena PHK karena kebijakan ini," kata Gita, saat dihubungi, Jumat (2/7/2021).

Gita menuturkan, sebelum kebijakan PPKM Darurat muncul ke publik, jumlah kunjungan ke sejumlah mal di Bali terus membaik.

Hal itu tak lepas dari jumlah wisatawan domestik yang dalam beberapa bulan terakhir menyentuh angka sekitar 19.000 orang ke Bali dalam sehari, baik melalui jalur darat atau pun udara.

"Turis domestik hidup, sehingga mal yang dengan market lokal juga hidup," tutur dia.

Namun, penutupan mal selama PPKM Darurat ini akan berdampak banyak kepada perputaran ekonomi di sektor mal dan pusat perbelanjaan.

Apalagi, kata Gita, pemenuhan biaya operasional selama penutupan harus tetep dibayarkan seperti pajak, biaya listrik, hingga perawatan mesin yang digunakan dalam mal.

"Sementara mal tidak operasional, terus kami mau dapat income dari mana. Berat sekali bagi kami," kata dia.

Gita tak merinci kisaran kerugian yang mungkin akan di dapat oleh pengelola mal.