Saat Suku Anak Dalam Sarolangun Mengeluh Kehilangan Ruang Hidup

Kompas.com - 11/06/2021, 14:09 WIB


JAMBI, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajak Deputi II Kantor Staf Presiden mendengar keluh kesah orang rimba di Sarolangun, Jambi, pada Rabu (9/6/2021).

Pertemuan dengan Suku Anak Dalam Sarolangun di tengah kebun sawit itu juga dihadiri oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN).

Salah satu perwakilan orang rimba Tumenggung Kecinto menyampaikan keluh kesah Suku Anak Dalam pada umumnya.

Baca juga: 10 Larangan bagi Orang Luar Saat Masuk Wilayah Orang Rimba, Dilarang Memotret Perempuan hingga Buang Air di Sungai

“Desa Air Hitam ini dulunya hutan tempat penghidupan Suku Anak Dalam. Jadi di hutan itu ada pencarian kayu damar, rotan, sialang, banyak sekali. Itu sumber kehidupan kami,” kata Kecinto.

Namun, menurut Kecinto, belakangan ini mulai ada perusahaan yang masuk ke dalam hutan.

Selain itu, banyak transmigran yang masuk, sehingga orang rimba merasa kehilangan mata pencaharian.

“Jadi kami masyarakat Suku Anak Dalam mungkin sudah selama hampir 5 tahun menuntut perusahaan. Maksud kami, sedangkan orang pendatang dikasih hak, apalagi kami yang pribumi. Jadi kami minta jaminan hidup pada perusahaan, itu yang kami mohonkan pada pemerintah,” kata Kecinto.

Baca juga: Konflik Lahan, KSP Dukung Mediasi Suku Anak Dalam dengan Perusahaan Perkebunan

Menurut Kecinto, Suku Anak Dalam berharap tidak ada lagi konflik dengan perusahaan.

“Memang sangat kami harapkan, itulah yang jadi kehidupan kami Suku Anak Dalam,” kata dia.

Meriau, salah satu tumenggung kelompok yang hadir menyampaikan keluh kesahnya tentang ruang hidup mereka yang hilang.

"Kami di sini diusir oleh perusahaan. Kami mendirikan tenda di situ diusir. Padahal dulu ini hutan tempat nenek moyang kami," kata Meriau.

Baca juga: Risma: Nanti, di Kawasan Suku Anak Dalam Dibuka Sambungan Internet

Sandrayati Moniaga selaku Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan konflik yang masuk pada 2019.

Menurut Sandra, Presiden juga berjanji akan menyelesaikan masalah di sana.

Itu sebabnya Komnas HAM juga mengajak Deputi II KSP, yakni Abetnego Tarigan.

Selain itu, Komnas HAM juga mengajak Wakil Menteri ATR-BPN Surya Tjandra untuk menyelesaikan masalah ini.

"Kami mempertemukan para pihak seperti pemerintah daerah, Kementerian ATR-BPN yang mengurus terkait izin Hak Guna Usaha (HGU) dan KSP untuk mendengar secara langsung permasalahannya dari orang rimba di lokasi ini," kata Sandra.


Dalam pertemuan itu ada 11 rombongan terdiri dari 217 kepala keluarga orang rimba di Kabupaten Sarolangun.

Saat dikonfirmasi, Wakil Menteri ATR-BPN Surya Tjandra mengatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan data soal konflik antara orang rimba dan perusahaan.

Sementara itu, Community Development Officer (CDO) PT SAL Thresa Jurenzy membenarkan bahwa ada pertemuan dengan pemerintah terkait konflik orang rimba dan perusahaan di kawasan perusahaan sawit tersebut.

Thresa menekankan bahwa pihak perusahaan menghargai setiap proses dan mengharapkan adanya solusi yang komprehensif.

Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri mengatakan, pihaknya tetap berupaya memfasilitasi Suku Anak Dalam tersebut.

Pemkab sebenarnya sudah menyediakan lahan 20 hektar. Namun, lahan itu bukan untuk kelompok yang sedang berkonflik saat ini.

Untuk itu, dia mengatakan, nantinya akan diadakan pertemuan antara pemerintah dan pihak terkait untuk menemukan solusi atas keluhan orang rimba.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Tol Trans-Jawa Terbaru 2022

Tarif Tol Trans-Jawa Terbaru 2022

Regional
Warga Batam Keluhkan Langkanya STB, Ingin Beli Online Khawatir Palsu

Warga Batam Keluhkan Langkanya STB, Ingin Beli Online Khawatir Palsu

Regional
Anggota Polisi Dikeroyok hingga Tewas di Kampung Narkoba Palangkaraya, Korban Sempat Terima Uang dan Sabu

Anggota Polisi Dikeroyok hingga Tewas di Kampung Narkoba Palangkaraya, Korban Sempat Terima Uang dan Sabu

Regional
Polisi Duga Pelaku Penyerangan Tukang Ojek di Pegunungan Bintang KKB Pimpinan Nason Mimin

Polisi Duga Pelaku Penyerangan Tukang Ojek di Pegunungan Bintang KKB Pimpinan Nason Mimin

Regional
Perwira Polda Banten Dianiaya Oknum ASN Pemkot Cilegon, Berawal dari Persoalan Bisnis

Perwira Polda Banten Dianiaya Oknum ASN Pemkot Cilegon, Berawal dari Persoalan Bisnis

Regional
UMK Batam 2023 Direkomendasikan Naik Jadi Rp 4,5 Juta

UMK Batam 2023 Direkomendasikan Naik Jadi Rp 4,5 Juta

Regional
Berawal Berebut Penumpang, Sopir Angkot di Manado Tebas Leher Rekannya

Berawal Berebut Penumpang, Sopir Angkot di Manado Tebas Leher Rekannya

Regional
PVMBG Akan Tambah 2 CCTV dan 2 GPS Pantau Gunung Semeru

PVMBG Akan Tambah 2 CCTV dan 2 GPS Pantau Gunung Semeru

Regional
4 Warga Pengeroyok Polisi Saat Penggerebekan Bandar Narkoba di Lampung Tengah Ditangkap

4 Warga Pengeroyok Polisi Saat Penggerebekan Bandar Narkoba di Lampung Tengah Ditangkap

Regional
[POPULER REGIONAL] Soal Batik Parang Lereng di Acara Tasyakuran Kaesang-Erina | Gempa 6,2 M Guncang Jember

[POPULER REGIONAL] Soal Batik Parang Lereng di Acara Tasyakuran Kaesang-Erina | Gempa 6,2 M Guncang Jember

Regional
Prostitusi Anak di Balik Tewasnya Tamu Hotel dari Lantai 5 di Palembang

Prostitusi Anak di Balik Tewasnya Tamu Hotel dari Lantai 5 di Palembang

Regional
Pemprov Malut Resmi Mengirimkan Surat soal Pencabutan Izin Pengelolaan Pulau Widi oleh PT LII

Pemprov Malut Resmi Mengirimkan Surat soal Pencabutan Izin Pengelolaan Pulau Widi oleh PT LII

Regional
Anggota Polisi Tewas Dikeroyok dengan Sadis di Kampung Narkoba Palangkaraya, 8 Ditangkap

Anggota Polisi Tewas Dikeroyok dengan Sadis di Kampung Narkoba Palangkaraya, 8 Ditangkap

Regional
Pria di TTU Tewas Ditikam Saat Acara Adat, Pelaku dan Korban Sempat Minum Miras Bersama

Pria di TTU Tewas Ditikam Saat Acara Adat, Pelaku dan Korban Sempat Minum Miras Bersama

Regional
Demi Antarkan Ceweknya ke Balikpapan, Pria di Samarinda Nekat Curi Motor Seharga Ratusan Juta

Demi Antarkan Ceweknya ke Balikpapan, Pria di Samarinda Nekat Curi Motor Seharga Ratusan Juta

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.