Lantik Bupati Nias, Gubernur Edy Singgung Soal Ongkos Politik hingga Sekolah Tak Layak

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi melantik Ya'atulo Gulo dan Arota Lase sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur di Medan, Kamis (10/6/2021).

Usai melantik pasangan pemenang Pilkada serentak Kabupaten Nias 2020 lalu itu,  Edy menyinggung sejumlah masalah yang perlu dihadapi bersama.

Baca juga: 3 Jam Berdesakan Menunggu BTS Meal, Driver Ojol Medan: Kami Tak Dapat Apa-apa...

"Masih banyak sekali masalah yang harus sama-sama kita selesaikan di sana (pemerintah daerah)," kata Edy.

Pertama dia menyoroti soal kasus korupsi yang kerap menyeret kepala daerah di Sumut. Dia mengakui, ongkos politik dalam setiap kontestasi politik itu selalu ada dan terbilang besar.

Baca juga: PPDB Online SMA di Sumut Kacau, Gubernur Edy Segera Panggil Kepala Disdik

Tapi hal itu bukan menjadi alasan bagi kepala daerah untuk memakan uang rakyat seenaknya.

Dia mengingatkan kedua kepala daerah itu untuk tidak memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan uang negara.

Tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk perpikir bahwa dalam mengembalikan ongkos politik yang besar itu dengan uang rakyat.

"Tidak ada alasan untuk itu. Sama kayak saya, ongkos politik ada. Tapi saya lakukan itu tidak pakai uang rakyat," tegasnya.

Dia kemudian menyoroti masalah kelayakan sekolah-sekolah di kepulauan Nias yang masih jauh dari harapan.

Sedikitnya ada 98 sekolah di sana, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK yang bangunannya tak layak.

"Nanti saya ke sana, dalam waktu dekat. Dibangun peletakan batu pertama dan terus dilakukan secara bertahap," kata Edy.

Edy berjanji ke Pulau Nias, selain membenahi bangunan fisik sekolah yang kurang layak, juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan di sana.

Apalagi, bantuan dari Pusat akan segera mengalir untuk membenahi pendidikan di sana.

Targetnya, dalam tiga tahun ke depan, proses pembangunan 98 rumah sekolah di sana rampung.

Hal itu diharapkan bisa mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM) di lima kabupaten/kota di Nias yang selalu tertinggal dibanding daerah lain di Sumut.

Selain indeks pembangunan manusia yang rendah, Pulau Nias juga tertinggal di berbagai sektor pembangunan, APBD rendah, juga aktivitas ekonomi yang belum maksimal.

"Nias ini satu pulau ya, saya minta maaf ini, dari 33 kabupaten/kota, dia sangat rendah sekali," ungkap Edy.

Pun begitu, tambah Edy, masalah di sana juga bagian dari tanggung jawabnya sebagai gubernur.

Dia akan bersama kepala daerah di sana untuk menjalankan pekerjaan besar yang menanti di depan.

"Paling tidak, nanti Nias ini sama dengan daerah yang lain," pungkasnya.