Sandiaga Uno: Akses Lahan Otorita Borobudur Segera Dibangun

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, memastikan dalam beberapa bulan ke depan akses jalan dan infrastruktur menuju lahan otorita Borobudur segera dikerjakan. 

Pengerjaan akses ini pun akan memiliki payung hukum berupa Keputusan Presiden (Kepres).

Sandi, sapaan akrab Sandiaga, menyampaikan hal itu usai mengadakan rapat koordinasi bersama dengan Badan Otorita Borobudur (BOB) dan dewan pengarah serta sejumlah menteri terkait.

Baca juga: Wisatawan yang Sudah Divaksin dan Negatif Covid-19 Diberi Akses Khusus Masuk Candi Borobudur

Antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud) Nadiem Makarim. 

Ada pula Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil.

Selain itu, rakor yang diadakan di Manohara, kompleks Taman Wisata Candi (TWC) Borobodur itu juga dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen. 

"Untuk Badan Otorita Borobudur kita akan memastikan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, akses jalan dan infrastruktur menuju lahan otorita itu bisa mulai dikerjakan dengan payung hukumnya, yaitu Kepres (Keputusan Presiden)," papar Sandi, Kamis (20/5/2021) sore.

Baca juga: Semua Obyek Wisata di Magelang Buka Kembali dengan Prokes Ketat, Termasuk Candi Borobudur

Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengupayakan kepengurusan status lahan, dari APL (areal penggunaan lain) menjadi HPL (hak pengelolaan lahan). 

"Nah ini yang akan kita lakukan, targetnya bulan Juli ini untuk yang Poligon 2, dan Desember untuk yang Poligon 1," jelasnya.

Dalam rakor tersebut, kata Sandi, juga membahas tentang kerja sama jangka panjang antara Kemenparekraf dengan Perum Perhutani.

Kerja sama yang tercatat dalam bingkai MoU dengan Kementerian BUMN itu akan didorong kepada Dewan Pengarah.

"Itu akan kita dorong, untuk memastikan agar kerja sama tersebut bisa ditandatangani dan segera direalisasikan," tandas Sandi. 

Baca juga: Gugus Tugas Covid-19 Tolak Permintaan Penambahan Kuota Wisatawan Borobudur

Direktur Utama Badan Otorita Borobudur Indah Juanita, menambahkan sejumlah keputusan yang telah dilahirkan dalam rakor tersebut merupakan kabar baik yang dinantikan selama ini.

Indah optimistis dari keputusan yang disepakati maka pembangunan kawasan Borobudur akan segera terwujud.

"Alhamdulillah sudah diputuskan oleh Pak Menteri PUPR bahwa aksesibilitas akan segera dibangun dengan payung hukum Kepres, dan ini merupakan satu perjuangan luar biasa dari kita semua untuk bisa mewujudkan jalur-jalan tersebut," ungkap Indah.

Baca juga: Butuh 200 Liter Minyak Atsiri untuk Basmi Lumut di Candi Borobudur

Dijelaskan, untuk lahan sudah dibahas dan terakhir adalah Badan Layanan Umum (BLU) yang nanti akan dirapatkan lagi antara Kemenparekraf dengan Kemendikbud, karena nanti akan membagi (otoritas).

"Walaupun tadi Pak Mendikbud sudah disampaikan ada beberapa bagian wilayah, nah inilah yang harus kita pastikan lagi supaya wilayah tersebut benar-benar definitif, agar tidak tumpang tindih dan beda persepsi," ujar Indah.