Tak Cuma Dilarang Mudik, ASN Pemkot Ambon Diminta Tak Gelar "Open House" Saat Lebaran

Kompas.com - 30/04/2021, 16:15 WIB
Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy saat memberikan keterangan pers kepada waratwan di Kantor Wali Kota Ambon, Kamis (22/10/2020) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYWali Kota Ambon, Richard Louhenapessy saat memberikan keterangan pers kepada waratwan di Kantor Wali Kota Ambon, Kamis (22/10/2020)

KOMPAS.com - Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon dilarang mudik saat libur Lebaran 2021.

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy juga melarang ASN menggelar open house saat Lebaran.

Baca juga: Warga Surabaya Dilarang ke Luar Kota Saat Lebaran, Kadishub: Kita Sarankan untuk Staycation

"Larangan mudik dan open house merupakan upaya untuk memproteksi dan melindungi masyarakat serta dukungan solidaritas bagi kinerja pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid- 19," kata Richard di Ambon seperti dikutip dari Antara, Jumat (30/4/2021).

Richard mengatakan, larangan mudik dan open house itu berpedoman kepada kebijakan nasional. Namun, dalam penerapannya kompetensi pemkot hanya terbatas di wilayah kota Ambon saja.

"Pemkot Ambon pada dasarnya berpedoman pada kebijakan secara nasional, namun kompetensi kita wilayah kota saja, kalau antar kota menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Maluku," katanya.

Richard menjelaskan, Kota Ambon masih berstatus zona oranye atau risiko sedang dalam zonasi peta risiko penyebaran Covid- 19 wilayah Maluku.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita menjaga jangan sampai upaya kita menjadi mubazir, hanya karena ada pejabat atau ASN yang mudik atau open house," ujarnya.

Meski begitu, tak ada sanksi yang disiapkan Pemkot Ambon terhadap ASN yang melanggar. Richard menjamin seluruh ASN Pemkot Ambon mematuhi aturan itu.

Baca juga: Nelayan Dilarang Sewakan Kapal kepada Pemudik, Syahbandar Diimbau Tak Berikan Izin Berlayar

"Yang pasti kalau soal sanksi tidak ada sanksi hukum, tapi paling tidak ada sanksi sosial, di mana masyarakat memberikan justifikasi bahwa pejabat atau ASN ini tidak patut dicontoh," ujarnya.

Kebijakan larangan nudik dan open house merupakan implementasi dari perintah Presiden Joko Widodo, kepada kepala daerah baik Gubernur mapun bupati/wali kota, dalam rangka mengantisipasi perkembangan kasus Covid 19 yang melonjak drastis di sejumlah negara sahabat, seperti India, Brazil dan Turki.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antrean Panjang di SPBU Padang, Manajemen Sebut Akibat Mobilisasi Kendaraan

Antrean Panjang di SPBU Padang, Manajemen Sebut Akibat Mobilisasi Kendaraan

Regional
Sempat Muntah dan Dilarikan ke RS, 4 Polisi Diduga Keracunan Bakso, Ini Ceritanya

Sempat Muntah dan Dilarikan ke RS, 4 Polisi Diduga Keracunan Bakso, Ini Ceritanya

Regional
Mengenal Jawil Jundil, Komunitas Sukarelawan Pencegah Aksi Klitih di Sleman

Mengenal Jawil Jundil, Komunitas Sukarelawan Pencegah Aksi Klitih di Sleman

Regional
Fakta Gempa M 6,1 di Maluku Tengah, Sempat Terjadi Tsunami hingga Warga Mengungsi

Fakta Gempa M 6,1 di Maluku Tengah, Sempat Terjadi Tsunami hingga Warga Mengungsi

Regional
Bupati Solok: Korban Pencabulan Jadi 14 Orang, Mereka Tak Melapor karena Takut

Bupati Solok: Korban Pencabulan Jadi 14 Orang, Mereka Tak Melapor karena Takut

Regional
Kisah Kades Keliling Bawa Pasien Cari Rumah Sakit Kosong, Ini Kata Bupati Bandung

Kisah Kades Keliling Bawa Pasien Cari Rumah Sakit Kosong, Ini Kata Bupati Bandung

Regional
Di Depan Ulama, Gubernur Riau Minta Dukungan Tekan Penyebaran Covid-19

Di Depan Ulama, Gubernur Riau Minta Dukungan Tekan Penyebaran Covid-19

Regional
Perputaran Uang dari Bisnis Ikan Cupang di Kediri Hampir Rp 50 Miliar

Perputaran Uang dari Bisnis Ikan Cupang di Kediri Hampir Rp 50 Miliar

Regional
50 ASN Kontak Erat dengan Wali Kota Salatiga Jalani Tes Swab

50 ASN Kontak Erat dengan Wali Kota Salatiga Jalani Tes Swab

Regional
7 Pemerkosa Gadis Penyandang Disabilitas di Manado Ditembak, 1 Menyerahkan Diri

7 Pemerkosa Gadis Penyandang Disabilitas di Manado Ditembak, 1 Menyerahkan Diri

Regional
Longsor di Banyuwangi, Remaja 16 Tahun Ditemukan Tewas Tertutup Selimut

Longsor di Banyuwangi, Remaja 16 Tahun Ditemukan Tewas Tertutup Selimut

Regional
Kejanggalan Kasus 5 CTKW Lompat dari Gedung, Gaji 6 Bulan di Singapura Cuma Rp 1,2 Juta

Kejanggalan Kasus 5 CTKW Lompat dari Gedung, Gaji 6 Bulan di Singapura Cuma Rp 1,2 Juta

Regional
Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Madiun Batasi Waktu Operasional Mal dan PKL

Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Madiun Batasi Waktu Operasional Mal dan PKL

Regional
Sebuah Minimarket Hangus Dibakar, Pelaku adalah Karyawannya Sendiri

Sebuah Minimarket Hangus Dibakar, Pelaku adalah Karyawannya Sendiri

Regional
Gempa Susulan Masih Guncang Maluku Tengah, Warga: Kami Takut Pulang ke Rumah

Gempa Susulan Masih Guncang Maluku Tengah, Warga: Kami Takut Pulang ke Rumah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X