Pasca-penyerangan dan Pengusiran 3 Tahun Lalu, Bagaimana Nasib Jemaah Ahmadiyah Kini?

LOMBOK, KOMPAS.com - Siang itu bunyi mendesis masakan yang digoreng Nuremi (58) terdengar sampai ke halaman rumah.

Semakin mendekat ke sumber suara, desisan dan aroma sedap masakan semakin menyengat.

Baca juga: Cerita Siti soal Polisi Mengintimidasi Jemaah Ahmadiyah...

Pantas saja suara desisan itu terdengar jelas karena dapur Nuremi berada di luar rumah dan dalam kondisi setengah terbuka dengan dinding bedek.

Baca juga: Kerinduan Jemaah Ahmadiyah Ramadhan di Rumah Sendiri

Nampak Nur, sapaan Nuremi sedang menggoreng ayam untuk menu berbuka puasa bersama suami dan anaknya.

Terlihat beberapa perabotan dapur Nur tergantung di dinding bedek.

Nur bersama sang suami Ismail (50) merupakan warga jemaah Ahmadiyah yang menjadi korban penyerangan dan pengusiran dari desa mereka di Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur pada 2018.

Kini mereka tinggal di tempat relokasi yang berada di sebuah lingkungan di Kota Mataram.

Nur bersama suami sekarang tinggal di sebuah bidang tanah dengan ukuran 2 are (200 meter persegi), dengan rumah yang sederhana.

Berukuran sekitar 6x6 meter persegi, rumah Nur sudah dilengkapi ruang tamu dan kamar tidur, serta kamar mandi yang berada di luar.

Lahan seluas 2 are dibeli Nur bersama suaminya dari hasil berutang di bank.

Berbekal semangat yang tinggi, Nur dan suami optimistis dapat menjalani kehidupan yang lebih baik pasca-pengusiran 2018 lalu.

Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, Nur bekerja sebagai pedagang di pasar bersama suaminya.

Mereka memiliki satu lapak yang digunakan untuk berjualan kelapa dan garam.

“Harus kita berjuang kalau di sini (Mataram). Kita mencari tempat aman, kita berdagang mencari uang supaya bisa makan. Kita tidak boleh lembek, tetap harus semangat, kalau lembek mati kita,” kata Nur saat ditemui Kompas.com di rumahnya, Kamis (15/4/2021).

Disampaikan Nur, dia biasa mendapatkan uang dari hasil berjualan sekitar Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per hari.

“Namanya juga jualan, kadang ada, kadang turun, biasa dapat Rp 200.000, Rp 300.000, itu belum termasuk hitungan modal,” kata Nur.

Keadaan di tempat baru dan lokasi relokasi jelas berbeda. Ibu dua anak ini menuturkan, di kampung dia bisa meminjam beras ke tetangga jika habis.

Namun, di tempat yang baru ini, ia mengaku kesusahan mencari pinjaman beras. Sebisa mungkin dia harus membawa pulang beras saat pulang dari pasar.

Nur menuturkan, kehidupannya di kampung halaman tidak terlalu susah. Jika tidak memiliki uang untuk membeli lauk pauk, dia bisa pergi ke sawah memetik sayur-sayuran yang bisa dimakan.

"Kalau di kampung kan enaklah, tidak ada uang, bisa kita ke sawah, cari sayur atau kacang-kacangan yang bisa dimasak," kata Nur.

Nur biasanya menanam kacang panjang di pematang sawah, sedangkan padi sekali panen cukup menghidupi keluarganya satu tahun.

Kendati demikian, hidup di kota juga banyak kelebihan. Seperti akses kebutuhan hidup yang serba dekat dan cepat.

Ismail, suami Nur mengatakan, untuk berjuang hidup di tempat yang baru, kadang ia bekerja sebagai pengemudi ojek setelah pulang dari pasar.

“Saya juga nanti ngojek itu sampai malam, setelah selesai kerja di pasar. Pokoknya hidup di kota itu kita tidak boleh lemah, tetap harus bekerja,” kata Ismail menimpali istrinya.

Ismail menyebutkan, rumah di kampung halamannya masih rusak, dan ia meninggalkan beberapa bidang tanah sawah yang kini digarap kerabatnya.

Ismail jarang pulang ke kampung halaman, jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak.

“Kalau tidak ada yang penting-penting sekali, saya tidak pulang. Cuma sekali setahun mungkin, jenguk keluarga, dan saya sudah merasa nyaman di sini,” kata Ismail.

Selain keluarga Ismail, keluarga Edi Sucipto juga membagikan pengalaman selama tinggal di lokasi relokasi.

Bagi Edi, ia tidak punya harapan lagi untuk kembali ke kampung halaman, mengingat belum ada kabar dari pemerintah atas insiden tiga tahun lalu.

“Kalau masalah kepastian balik ke rumah belum ada kepastian. Sudah berbagai macam cara diperjuangkan, tapi nihil hasilnya. Sudah tidak ada harapan lagi, sudah,” kata Edi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (31/3/2021).

Edi mengatakan, keluarganya kini telah merasa nyaman tinggal di tempat baru. Dia juga sudah memiliki pekerjaan yang layak untuk menafkahi anak dan istri.

Edi kini menjadi tukang bangunan. Banyak dari teman-temannya dulunya menjadi korban penyerangan, ikut dalam proyek Edi sebagai buruh bangunan.

KOMPAS.COM/IDHAM KHALID Nuremi terlihat sedang memasak di rumah barunya.

Disampaikan Edi bahwa rumah dan lahan sawah di kampung halamannya sudah terjual, mengingat ia tidak punya harapan lagi untuk pulang ke desanya itu.

“Kalau saya sih sudah selesai semuanya, tidak mau saya ambil pusing, santai aja. Intinya sudah ada kerjaan, dapat memenuhi kebutuhan anak istri, Alhamdulillah itu saja,” kata Edi.

Cara pemerintah tangani kasus Ahmadiyah

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provisi Nusa Tenggara Barat, Lalu Abdul Wahid mengatakan, kasus jemaah Ahmadiyah merupakan kasus lama yang masih menjadi atensi pemerintah daerah.

Abdul mengklaim berbagi upaya telah dilakukan dalam penyelesaian kasus tersebut.

Salah satunya dengan cara berdialog bersama jemaah Ahmadiyah maupun masyarakat yang menolak kehadiran kelompok itu.

"Kita mengedepankan edukasi masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Kita Bakesbangpol sendiri tetap memantau, memonitoring perkembangan, dan menjamin keamanan Ahmadiyah tersebut," kata Abdul melalui sambungan telpon, Jumat (16/4/2021).

Kendati demikian, Abdul menyebutkan, pihak Ahmadiyah sendiri juga tidak harus memaksakan kehendak agar bisa kembali ke kampung halamannya, jika potensi resistensi sangatlah tinggi.

"Misalkan, di kampung A ada Ahmadiyah dan ada resistensi di kampung itu, terus Ahmadiyah memaksakan diri untuk balik kampung, itu yang namanya memaksakan diri. Padahal kita sudah buatkan solusi," kata Abdul.

Abdul mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan perencanaan bantuan infrastruktur berupa tempat tinggal kepada jemaah Ahmadiyah, tapi dengan cara yang senyap.

"Sejauh yang kita amati, berdasarkan pengamatan yang kita lakukan tidak ada aspek-aspek seperti itu (politik, ekonomi) ini murni persoalan perbedaan pemahaman saja," kata Abdul.

Abdul mengimbau kepada masyarakat agar tidak cepat main hakim sendiri jika ada persoalan perbedaan pemahaman maupun keyakinan, seperti yang menimpa warga Ahmadiyah.

Dosen Antropologi Agama Fakultas Ushululddin dan Studi Agama  (FUSA) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr Abdul Wahid menilai sikap pemerintah yang hanya merelokasi jemaah Ahmadiyah seperti membenarkan sikap intoleransi dari warga.

"Ini pemerintah hanya seperti mengamini sikap intoleransi yang dilakukan warga itu sendiri. Pemerintah seperti disandera oleh cara pandang mayoritas keagamaan saja," ujar dia.

Baginya, pemerintah harus tegas memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara yang memeluk dan menganut kepercayaannya masing-masing.

Pemerintah terlihat tidak berdaya menyelesaikan kasus intoleransi, karena hanya merelokasi jemaah Ahmadiyah saja.

Pemerintah juga belum berhasil menempatkan kembali warga Ahmadiyah di kampung halamannya semula atau berbaur kembali dengan publik.

Pemerintah tak boleh tutup mata

Menyoroti persoalan konflik Ahmadiyah, dosen Fakultas Ushululddin dan Studi Agama (FUSA) UIN Mataram Wahid menilai, kasus intoleransi yang menimpa jemaah Ahmadiyah dipicu kurangnya edukasi warga terhadap nilai toleransi.

Dosen yang akrab disapa Abah Wahid ini menyebutkan, kasus penyerangan warga Ahmadiyah di Desa Gereneng diawali perkelahian antar anak yang kemudian merembet kepada persoalan aqidah.

"Kalau kita lihat kasus di Gereneng, pemicunya kan berawal dari perkelahian antar anak, yang kemudian menyeret orangtua dan berujung konflik persoalan pemahaman keyakinan ," kata Wahid.

Dalam catatan Wahid, kasus diskriminasi terhadap jemaah Ahmadiyah di Lombok lahir dari kondisi masyarakat yang secara tiba-tiba mempunyai anggapan Ahmadiyah menyeleweng dari Islam umumnya.

Padahal masyarakat itu sendiri belum pernah mendapatkan edukasi soal aliran atau paham Ahmadiyah.

"Selama ini kan kita belum ada diajarkan tentang suatu kelompok, seperti aliran Ahmadiyah, Suni, atau ataupun ajaran lainnya. Kita cuma tiba-tiba tahu Ahmadiyah itu disebut sesat, padahal kita tidak pernah belajar soal latar belakang pemahaman kelompok  Ahmadiyah," kata Wahid.

Cara pandang Islam mayoritas yang cenderung berfikir konservatif, yang tiba-tiba menganggap jemaah Ahmadiyah sebagai kelompok sesat sangat disayangkan Wahid.

Hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menilai suatu kelompok bersalah, sehingga memunculkan perilaku diskriminasi.

Dari pantauan kasus tersebut, Wahid menggambarkan bahwa edukasi tentang nilai toleransi beragama masihlah rendah, sehingga peran pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat sangat dibutuhkan.

Dari beberapa pengalaman kasus penyerangan Ahmadiyah, Wahid menilai pemerintah absen dalam penanganan konflik sosial tersebut.

Pemerintah harusnya tidak hanya hadir ketika terjadi konflik, kemudian diselesaikan secara hukum normatif, tapi juga harus hadir lebih masif dalam langkah-langkah pencegahan.

"Dalam beberapa kali kasus warga jemaah Ahmadiyah sejak 2006 lalu, saya kira pemerintah absen dalam melakukan pencegahan konflik semacam ini. Absen dalam artian tutup mata dalam kasus diskriminatif seperti ini," kata Wahid.

Menurut Wahid, pemikiran konservatif dapat diubah melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Walaupun hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.

"Untuk mengubah cara pandang itu harus melalui edukasi, mungkin bisa dibuatkan kurikulum di sekolah seperti mengenal aliran-aliran keagamaan," kata Wahid.

Selain itu juga tak kalah berpengaruh dalam merubah cara pandang konservatif juga termasuk melalui dakwah-dakwah moderasi dari para tuan guru-tuan guru di Lombok, NTB.

Pria kelahiran Bima tersebut menyampaikan pandangan, keberagaman itu bukan sekedar suatu kelompok dapat hidup aman sendiri-sendiri, tapi keberagaman merupakan di mana kelompok-kelompok tersebut dapat saling hidup berdampingan.

Kisah kehidupan beberapa keluarga jemaah Ahmadiyah ini merupakan cerminan kecil bahwa masih adanya praktik diskriminasi di atas bumi pertiwi Indonesia terhadap kaum minoritas.

Dari catatan pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) NTB, terdapat sekitar 3.000-an warga Ahmadiyah yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota di NTB, yang memiliki pengalaman atau kisah yang berbeda-beda.

***

Tulisan ini merupakan bagian dari program Workshop dan Story Grant Pers Mainstream yang digelar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) bekerja sama dengan Norwegian Embassy untuk Indonesia.