Larangan Mudik, Bupati Gunungkidul Minta Perantau Bersabar

YOGYAKARTA, KOMPAS.com-Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta warga yang berada di perantauan untuk sabar menyikapi larangan mudik pada Idul Fitri 2021.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta akan berkoordinasi dengan komunitas perantau agar mendukung kebijakan larangan mudik.

"Kalau pemerintah merang ya ikuti larangan itu, kita jangan mengatur sendiri," kata Sunaryanta di rumah dinas Bupati Gunungkidul, Senin (29/3/2021) malam.

Baca juga: Gubernur Riau Dukung Kebijakan Larangan Mudik Lebaran

Dia meminta masyarakat Gunungkidul di perantauan untuk bersabar karena saat ini sedang pandemi Covid-19, dan pemerintah sedang mengupayakan agar penyebaran virus bisa terkendali.

Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah semua warga sehat dan terhindar dari virus corona.

Sunaryanta juga yakin keputusan itu dibuat dengan pertimbangan matang dan demi kebaikan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

"Bersabar saja (untuk tidak mudik) yang penting sehat," kata Sunaryanta.

Baca juga: ASN Diimbau Tidak Mudik Lebaran, Bupati Jember: Ajak Keluarga yang Jauh Datang ke Sini...

Mantan anggota TNI AD ini nantinya juga akan berkoordinasi dengan komunitas perantau seperti IKG (ikatan Keluarga Gunungkidul), dan komunitas lainnya untuk mengajak anggotanya mematuhi larangan mudik.

Warga kelahiran Gunungkidul yang ada di perantauan cukup banyak, diperkirakan mencapai puluhan ribu.  

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul Wahyu Nugroho mengatakan akan menunggu instruksi resmi dari Pemda DIY terkait larangan mudik 2021.

Diakuinya setiap tahun ada puluhan ribu warga yang pulang kampung ke Gunungkidul menjelang lebaran.

"Saat belum pandemi ya bisa puluhan ribu warga yang mudik, tetapi kalau warga diperantauan ya lebih banyak," kata Wahyu saat dihubungi Selasa (30/3/2021).

Baca juga: Larangan Mudik, Karawang Bakal Siapkan Upaya Pembatasan

Dijelaskan, tahun lalu saat awal pandemi Dishub bersama Polres Gunungkidul membuat sistem penyekatan.

Posko-posko pun didirikan di jalur utama yang berada di perbatasan kabupaten, dan jika ada kendaraan dari luar daerah maka diarahkan putar balik.

"Untuk tahun ini kita masih menunggu instruksi," kata Wahyu.