Stok Masih Menumpuk di Gudang, Bupati Rembang Tolak Impor Garam

REMBANG, KOMPAS.com - Bupati Rembang Abdul Hafidz menolak rencana pemerintah melakukan impor garam sebanyak 3,07 juta ton.

Hafidz mengatakan, sebaiknya pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas garam lokal ketimbang berpikir melakukan impor garam.

"Kalau garam ini pemerintah yang diimpor itu bukan untuk garam masyarakat, tapi garam industri, sehingga pasarnya beda. Namun demikian, saya berharap pemerintah ini bisa meningkatkan kualitas garam rakyat, sehingga tidak perlu impor lagi," ucap Abdul Hafidz saat ditemui Kompas.com di Kantor Bupati Rembang, Selasa (23/3/2021).

Baca juga: Soal Rencana Pemerintah Impor Garam, Ini Curhat Petani di Karawang

Politisi PPP ini mengaku, stok garam rakyat di wilayahnya masih tinggi.

Bahkan, katanya, dalam dua tahun terakhir garam-garam tersebut menumpuk di gudang.

"Ini sudah ada kenaikan karena memang masa hujan ini kan sudah tidak ada produksi, sehingga yang di gudang ini sudah mulai keluar, dan harganya sudah Rp 600 sampai 700 per kilogram, sudah lumayanlah," katanya.

Maka dari itu, Hafidz mengingatkan kepada pemerintah pusat untuk tidak melakukan impor garam.

Namun, yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini yakni menaikkan kualitas garam rakyat.

"Harapan dari saya selaku bupati yang identik dengan kota garam ini berharap pemerintah bisa meningkatkan kualitas garam di Rembang. Sehingga nanti mampu bersaing dengan negara lain," jelasnya.

Baca juga: 14.000 Ton Garam Industri di Sabu Raijua Belum Terjual, Menumpuk Sampai di Luar Gudang

Apabila pemerintah pusat tetap melakukan impor, Hafidz memastikan garam tersebut tidak akan masuk wilayah Rembang.

"Kelihatannya (garam impor) enggak ada di sini. Masuk sini ya kandang macan," tegasnya.