Soal Mudik Lebaran 2021 Tidak Dilarang, Ini Sederet Tanggapan Gubernur

KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik pada momen Lebaran 2021 mendatang.

Ini karena akan ada mekanisme penerapan protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Kata Budi, salah satu yang dikoordinasikan adalah soal tracing atau pelacakan kepada masyarakat yang bepergian.

Menanggapi tak adanya pelarangan mudik, beberapa gubernur ikut angkat bicara.

Berikut Kompas.com merangkumnya.

Gubernur DIY minta jumlah libur dikurangi

Kompas.com/Wisang Seto Pangaribowo Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X saat ditemui wartawan di kompleks kepatihan, Yogyakarta.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) tidak mempermasalahkan adanya mudik Lebaran tahun ini.

Hanya saja, HB X meminta agar jumlah hari liburnya dikurangi.

"Saya lebih cenderung tidak dilarang tetapi jumlah harinya (libur) dipotong. Misalnya kemarin (tahun-tahun lalu) bisa lima hari hingga satu minggu, sekarang tidak usah seperti itu. Silaturahminya dua hari saja selesai," ujarnya saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Mudik Lebaran 2021 Tak Dilarang, HB X Minta Jumlah Hari Libur Dikurangi

Sultan berpendapat, apabila jumlah hari libur dipangkas, hal tersebut bakal menjadikan mobilitas masyarakat berkurang, sehingga diharapkan dapat menekan persebaran Covid-19.

Di momen Idul Fitri mendatang, pihaknya berencana mengawasi orang-orang yang masuk ke wilayahnya.

Namun, pengawasan itu akan dilakukan jika ada izin dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, Sri Sultan HB X menyatakan tidak akan menutup tempat wisata.

"Menutup bisa saja, tetapi apakah kabupaten yang memiliki tempat wisata setuju," ucapnya.

Dia menilai, penutupan tempat wisata bakal memunculkan dampak pada perekonomian masyarakat.

Baca juga: Sri Sultan Tak Akan Tutup Tempat Wisata Saat Libur Lebaran