Soal Mudik Lebaran 2021 Tidak Dilarang, Ini Sederet Tanggapan Gubernur

KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik pada momen Lebaran 2021 mendatang.

Ini karena akan ada mekanisme penerapan protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Kata Budi, salah satu yang dikoordinasikan adalah soal tracing atau pelacakan kepada masyarakat yang bepergian.

Menanggapi tak adanya pelarangan mudik, beberapa gubernur ikut angkat bicara.

Berikut Kompas.com merangkumnya.

Gubernur DIY minta jumlah libur dikurangi

Kompas.com/Wisang Seto Pangaribowo Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X saat ditemui wartawan di kompleks kepatihan, Yogyakarta.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) tidak mempermasalahkan adanya mudik Lebaran tahun ini.

Hanya saja, HB X meminta agar jumlah hari liburnya dikurangi.

"Saya lebih cenderung tidak dilarang tetapi jumlah harinya (libur) dipotong. Misalnya kemarin (tahun-tahun lalu) bisa lima hari hingga satu minggu, sekarang tidak usah seperti itu. Silaturahminya dua hari saja selesai," ujarnya saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Mudik Lebaran 2021 Tak Dilarang, HB X Minta Jumlah Hari Libur Dikurangi

Sultan berpendapat, apabila jumlah hari libur dipangkas, hal tersebut bakal menjadikan mobilitas masyarakat berkurang, sehingga diharapkan dapat menekan persebaran Covid-19.

Di momen Idul Fitri mendatang, pihaknya berencana mengawasi orang-orang yang masuk ke wilayahnya.

Namun, pengawasan itu akan dilakukan jika ada izin dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, Sri Sultan HB X menyatakan tidak akan menutup tempat wisata.

"Menutup bisa saja, tetapi apakah kabupaten yang memiliki tempat wisata setuju," ucapnya.

Dia menilai, penutupan tempat wisata bakal memunculkan dampak pada perekonomian masyarakat.

Baca juga: Sri Sultan Tak Akan Tutup Tempat Wisata Saat Libur Lebaran

Gubernur Jabar minta pemudik tak abai protokol kesehatan

KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan mudik Lebaran tahun ini.

Kepada mereka yang mudik, ia mengingatkan agar tidak abai terhadap protokol kesehatan.

Pria yang kerap disapa Emil ini mengatakan dengan adanya tes antigen maupun polymerase chain reaction (PCR) bagi pelaku perjalanan, dinilai dapat mengantisipasi penularan Covid-19.

"Kelebihan tahun 2021 dibanding tahun 2020 ada dua, yaitu kita punya teknologi antigen yang melimpah untuk pengetesan di jalan. Dulu kan tidak ada, PCR juga melimpah," sebut Emil dalam keterangan resminya, Rabu.

Apalagi, tutur Emil, saat ini vaksinasi sedang digalakkan.

"Vaksinasi sudah gencar hingga berjuta-juta orang sudah divaksin. Dua peristiwa ini tidak terjadi di 2020. Jadi saya tidak masalah silaturahim mudik dibolehkan, asal saat ketemu di kampung dan di perjalanan hindari potensi penularan dengan disiplin prokes," katanya.

Baca juga: Pemerintah Tidak Melarang Mudik, Ridwan Kamil: Apa Pun Boleh, asal...

Gubernur Jateng minta sistem transportasi ditata

KOMPAS.com/RISKA FARASONALIA Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Dalam pelaksanaan mudik Lebaran 2021 mendatang, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta pintu-pintu masuk ke wilayahnya dijaga ketat.

Ganjar juga menekankan agar sistem transportasi ditata dan protokol kesehatan diperketat.

"Semua harus diperhatikan nanti, berkaitan dengan orang boleh mudik lebaran. Pertama sistem transportasi mesti ditata, kedua tentu terkait persyaratan-persyaratan prosedur protokol kesehatan benar-benar ketat,” urai dia di rumah dinasnya, Rabu.

Agar penularan dalam kendaraan umum bisa dihindari, Ganjar menuturkan pemudik yang memakai transportasi umum wajib melakukan tes cepat antigen maupun menggunakan GeNose C-19.

Baca juga: Tak Ada Larangan Mudik Lebaran 2021, Ganjar Minta Pintu Masuk Jateng Dijaga Ketat

Sedangkan bagi pemudik yang memakai kendaraan pribadi, dia menyarankan perlu adanya pengecekan menggunakan GeNose C-19.

"Jadi prosedurnya mesti diperketat. Kalau tidak melakukan itu, menurut saya tidak boleh. Sehingga kita betul-betul harus menyiapkan itu dengan baik," tegasnya.

Selain itu, Ganjar mengatakan, apabila mudik diperbolehkan tahun ini, harus ada perubahan skala prioritas vaksinasi.

Dia mengungkapkan, pihak-pihak yang memiliki kaitan dalam bidang transportasi untuk menjalani vaksinasi Covid-19 terlebih dulu.

Baca juga: Mudik Lebaran 2021, Ganjar: Semua Pekerja Transportasi Harus Divaksinasi

Gubernur Sumsel anjurkan mudik

KOMPAS.com/AJI YK PUTRA Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Menanggapi soal tak adanya larangan mudik, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru memberikan respon positif.

"Memang saya anjurkan juga (mudik) supaya ada perputaran uang, asal menerapkan prokes. Memang baiknya silaturahmi harus terjaga," jelas Herman di Palembang, Rabu.

Herman menyampaikan tradisi mudik di tahun ini tidak bisa ditunda lagi.

Baca juga: Pemerintah Tidak Melarang Mudik, Ini Tanggapan Gubernur Sumsel

Namun, Herman meminta agar pemudik tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes).

"Satu tahun ini diberikan kita pelajaran mahal. Jadi kita memang harus. Bukan nekat, tetap bergerak, tapi dengan segala ketentuan protokol kesehatan," ujarnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Yogyakarta, Wisang Seto Pangaribowo; Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani; Kontributor Semarang, Riska Farasonalia; Kontributor Ungaran, Dian Ade Permana; Kontributor Palembang, Aji YK Putra | Editor: Teuku Muhammad Valdy Arief, Dony Aprian, Abba Gabrillin)