Pecat 2 Adiknya dari Jabatan di Keraton, Sultan HB X: Gaji Buta 5 Tahun

Kompas.com - 21/01/2021, 12:50 WIB
Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan HB X saat membacakan pesan untuk warga mengenai wabah pandemik Covid-19 yang sedang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMARaja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan HB X saat membacakan pesan untuk warga mengenai wabah pandemik Covid-19 yang sedang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara soal pemecatan kedua adiknya dari jabatan di Keraton.

Menurut Sultan, pemberhentian adik Sultan dari dua jabatan di Keraton Yogyakarta lantaran kedua adik Sultan yaitu GBPH Prabukusumo dan GBPH Yudhaningrat sudah tidak aktif di jabatan Keraton selama 5 tahun.

"Gak ada masalah, kalau mau aktif ya ra popo. Mosok ming gaji buta lima tahun ora bertanggung jawab, (masa cuma gaji buta selama lima tahun tidak bertanggung jawab)," kata Sultan ditemui di kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Keraton Yogyakarta Bantah Adanya Pencopotan Jabatan GBPH Prabukusumo

Menyoal adanya selisih karena kedua adik Sultan tidak setuju dengan Sabda Raja pada tahun 2015, menurut Sultan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pencopotan keduanya dari jabatannya.

"Gak ada hubungannya ya kan wong nyatanya yang tidak setuju sama saya kalau tetap melaksanakan tugas sebagai Penghageng tidak saya berhentikan," katanya.

"Seperti Mas Jatiningrat, Mas Hadiwinoto mereka kan tetap kerja karena mereka melaksanakan tugas," imbuh Sultan.

Baca juga: Beredar Surat Pencopotan Jabatannya di Keraton, GBPH Prabukusumo Merespons

Sebelumnya, beredar surat berbahasa Jawa berisi pencopotan jabatan Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

GBPH Prabukusumo adalah adik dari Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X).

Dalam surat yang tertanggal 2 Desember 2020 ditulis jabatan yang diemban oleh GBPH Prabukusumo sebagai Penggedhe di Kawedanan Hageng Punakawan Nitya Budaya Kraton Yogyakarta digantikan oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara.

Menanggapi surat tersebut, GBPH Prabukusumo atau sering dipanggil Gusti Prabu merasa tidak memiliki kesalahan apa pun sehingga dicopot dari jabatannya.

Namun, dia mengakui sudah tidak aktif lagi di Keraton Yogyakarta sejak enam tahun lalu, tepatnya setelah munculnya Sabda Raja. Sabda Raja dinilai melanggar aturan.

"Kula (saya) sabar, memang sudah enam tahun kula mboten purun aktif (saya tidak mau aktif) di Keraton sejak sabda-sabda yang melanggar paugeran (aturan)," kata Gusti Prabu saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (19/1/2020).

Terkait dengan surat yang beredar, menurut Gusti Prabu, seharusnya surat tersebut batal demi hukum.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Regional
Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Regional
Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Regional
Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Regional
Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Regional
Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Regional
Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Regional
2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Regional
Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Regional
Pemilik Toko di Blitar Tewas akibat Hantaman Benda Tumpul di Kepala

Pemilik Toko di Blitar Tewas akibat Hantaman Benda Tumpul di Kepala

Regional
Jokowi Berharap Setelah Vaksinasi Ekonomi dan Pariwisata di DIY Tumbuh

Jokowi Berharap Setelah Vaksinasi Ekonomi dan Pariwisata di DIY Tumbuh

Regional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Yogyakarta, Menkes Klaim Pelaksanaannya Lebih Rapi

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Yogyakarta, Menkes Klaim Pelaksanaannya Lebih Rapi

Regional
Fakta Perempuan Muda Tewas di Kamar Hotel, Tergeletak di Lantai dan Alami Luka di Kepala

Fakta Perempuan Muda Tewas di Kamar Hotel, Tergeletak di Lantai dan Alami Luka di Kepala

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X