Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bogor Ditunda, Dinkes Bersyukur

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan bahwa rencana vaksinasi Covid-19 yang ditargetkan pertengahan Januari ini tertunda.

Sedianya, program vaksinasi Covid-19 tahap pertama di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan dilaksanakan pada 14 sampai 22 Januari 2021. Namun, vaksinasi Covid-19 itu menjadi mundur pada awal Februari 2021.

"Tergantung kedatangan vaksinnya, kalau sudah datang cepat (siap Januari), kalau belum ya belum (ditunda)," kata Ade usai melakukan patroli malam memantau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/1/2021) malam.

Menurut Ade, penundaan tersebut lantaran belum ada kepastian dari pemerintah pusat.

Berbeda dengan daerah tetangganya, yaitu Kota Bogor, yang saat ini sedang menggelar program vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin di Kota Bogor, Dedie Rachim Mengaku Tegang

Kendati demikian, Ade memastikan bahwa fasilitas lokasi vaksinasi Covid-19 sudah siap di 121 pos pelayanan kesehatan (Yankes) di tiap-tiap kecamatan.

"Kalau sudah ada (Februari), pasti kita sudah siap kok," ujarnya.

Bersyukur

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor membenarkan bahwa jadwal program vaksinasi Covid-19 dipastikan tertunda.

Juru Bicara Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Dedi Syarif mengungkapkan terdapat penambahan dosis vaksin Sinovac asal China yang akan diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Karena itu, dengan adanya penundaan vaksinasi tersebut tentu juga akan berdampak positif pada persiapan sehingga bisa maksimal ke depannya.

"Justru kita bersyukur dengan adanya delay (terlambat) vaksin sampai bulan Februari itu, sehingga persiapan kita akan lebih matang," ucapnya saat dihubungi Kompas.com secara terpisah pada Kamis (14/1/2021).

Dedi yang juga sebagai kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui alasan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bogor ditunda.

Yang jelas, kata dia, vaksin yang akan digunakan masih memerlukan sejumlah tahapan, terutama terkait adanya penambahan jumlah dosis untuk tenaga kesehatan swasta.

"Kenapanya (ditunda), kita enggak tahu karena itu tingkat pusat yang atur. Enggak ada kendala di sini, kita sih menerima saja kalau ditunda. Soal persiapan dari mulai regulasi sampai dengan administrasi itu sudah siap semua. Yang jelas simulasi vaksin dulu nanti tanggal 18 Januari," ungkapnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya jumlah tenaga kesehatan yang akan divaksin sudah teregistrasi di Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sebanyak 10.185.

Namun, rencana itu gagal di bulan Januari karena ada dosis vaksin yang ditambah untuk nakes di rumah sakit swasta kurang lebih 5.000.

Bila ditotal, kata dia, sebagian data tambahan yang telah dientri di SDMK itu kini menjadi 15.980 tenaga kesehatan yang akan divaksin di Kabupaten Bogor.

"Awalnya, di SDMK 10.185 dosis untuk nakes, tapi di-update ditambah dengan jumlah nakes dari swasta, mandiri, bidan dan sebagainya sebanyak 5 ribu jadi sekarang vaksin untuk Kabupaten Bogor berubah jumlahnya jadi 15.980 dosis untuk prioritas nakes ya," imbuhnya.

Dedi mengatakan, saat ini ada tujuh daerah di Jawa Barat yang melaksanakan vaksinasi tahap pertama secara bergiliran.

Daerah tersebut antara lain, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Ia menduga bahwa penundaan itu dilakukan karena jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor sangat banyak, sebanding dengan luas wilayahnya serta jumlah penduduk yang mencapai 6 juta jiwa.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor Dimulai Hari Ini, Diawali 10 Pejabat yang Disuntik

Karena itu, tambah dia, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tidak bisa dibandingkan atau disamakan dengan daerah lain tersebut.

"Kebetulan (daerah) tetangga semua lebih dulu divaksin hari ini, karena mereka jugakan sedikit sasarannya, nakesnya juga sedikit. Kalau di Kabupaten Bogorkan banyak nakesnya, jadi swasta juga masuk di data SDMK kita," ujarnya.