Kompas.com - 19/10/2020, 22:36 WIB
Ilustrasi: Pilkada Serentak ANTARA FOTO/Nova WahyudiIlustrasi: Pilkada Serentak

JAMBI, KOMPAS.com - Wali Kota Sungai Penuh Asyafri Jaya Bakri menjadi tersangka kasus pilkada.

Berkas kasusnya dilimpahkan oleh Kejaksaan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada Senin (19/10/2020).

Penetapan Asyafri Jaya Bakri yang kerap disapa AJB ini bermula dari menyebarnya sebuah video AJB di media sosial.

Dalam video tersebut, AJB mengarahkan warga untuk memilih dan menyebutkan nama salah satu calon di Pilkada Jambi. Video itu kemudian menjadi barang bukti untuk penetapan tersangka.

“Lihat bendera itu, ada nama Syafri Nursal. Nah, pilih yang itu,” kata AJB dalam video tersebut.

Baca juga: PDI-P Usung Istri Zulkifli Nurdin di Pilkada Jambi


Politisi partai Demokrat itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian setempat lalu berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan dan kini naik ke pengadilan.

Lexy Fatharani, kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi, mengatakan, pelimpahan berkas tersangka dilakukan Senin ini.

“Hari ini jaksa limpah ke PN (Pengadilan Negeri),” katanya.

“Tinggal menunggu keluarnya jadwal sidang dari pengadilan,” lanjut Lexy.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (kasdum) KejaksaanNegeri Sungai Penuh Mey Ziko mengatakan, AJB dijerat UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan pimpinan daerah atau kota.

“Pasal 71 ayat(3) jo pasal 188 uu no 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil wali kota,” katanya via WhatsApp pada Senin (19/10/2020).

Dia menambahkan, undang-undang tersebut berisi klausul bahwa pimpinan eksekutif dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri mau pun daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon.

 

Mey Ziko mengatakan, ada empat jaksa yang menangani kasus ini. Mereka adalah Mey Ziko SH MH, Suryadi SH, Ridho Sepputra SH dan Cepy Indragunawan SH.

Terkait pembuktian, Mey mengatakan semuanya sesuai KUHAP.

“Karena berdasarkan pasal yang disangkakan terhadap tersangka, jadi tidak dilakukan penahanan,” katanya.

Baca juga: Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 18 Oktober 2020

Ia mengatakan, tersangka diancam pidana penjara maksimal 6 bulan dan atau denda maksimal Rp 6 juta.

"Berdasarkan pasal 21 ayat (4) KUHAP tidak dapat dilakukan penahan terhadap diri tersangka,” tambah Ziko.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

Regional
Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Regional
Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Regional
Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Regional
Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Regional
Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Regional
Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Regional
Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Regional
Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Regional
Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Regional
Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Regional
Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Regional
Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Regional
Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Regional
Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X