Bentrok Demonstran dan Polisi di Makassar, Pos Polisi Dilempari Bom Molotov

Kompas.com - 08/10/2020, 18:30 WIB
Pos polisi lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar saat dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal, Kamis (8/10/2020). Dok IstimewaPos polisi lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar saat dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal, Kamis (8/10/2020).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Bentrokan kembali terjadi saat aksi demo tolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di sekitar kantor DPR Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Kamis (8/10/2020) sore.

Bentrok antarpolisi dan pengunjuk rasa tersebut terjadi tidak lama setelah kericuhan pertama yang membuat polisi menembakkan gas air mata setelah dilempar batu oleh massa aksi. 

Dalam bentrokan kedua ini, sebuah pos polisi lalu lintas yang berada di sekitar flyover Makassar dilempari bom molotov oleh seseorang dengan menggunakan masker yang diduga massa aksi.

Momen ini terjadi saat polisi dan massa aksi saling baku lempar. 

Baca juga: Sempat Ditangkap, 189 Pendemo Tolak Omnibus Law di Semarang Dibebaskan, Ada Siswa SMP

Selain pos polisi yang terbakar, bentrokan ini membuat beberapa orang diamankan polisi. Namun terkait kepastian berapa orang yang diamankan, polisi belum memberikan keterangan resmi. 

Hingga kini ketegangan antara polisi dan pengunjuk rasa masih berlanjut. Dari pantauan Kompas.com, polisi mengejar massa aksi di sepanjang Urip Sumoharjo hingga ke arah Jalan A. P. Pettarani. 

Bahkan, ada juga yang dikejar sambil melempar batu di atas flyover Makassar.

Polisi yang menembakkan gas air mata dan water canon dibalas demonstran dengan lemparan batu dan petasan.

Aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di hari ketiga di Kota Makassar ini diikuti ribuan massa aksi dari buruh dan mahasiswa yang membentuk aliansi Front Buruh dan Mahasiswa (Formasi).

Baca juga: Demo Omnibus Law Ricuh di Malioboro, Wakil Ketua DPRD DIY: Tidak Sesuai Karakter Yogya

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Nusantara Sulsel Armianto mengatakan dari belasan poin tentang aturan bidang ketenagakerjaan dalam Omnibus Law, kepastian kerja untuk buruh sudah tidak ada. 

Buruh juga semakin terancam dengan kedatangan tenaga kerja asing. Selain itu pengadaan alat produksi juga menjadi ancaman bagi buruh. 

"Kami menolak Omnibus Law karena undang-undang ini sangat jelas tidak memanusiakan. Dampaknya menyengsarakan, petani, nelayan, buruh, hingga mahasiswa," ujar Armianto. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X