Bentrok Demonstran dan Polisi di Makassar, Pos Polisi Dilempari Bom Molotov

Kompas.com - 08/10/2020, 18:30 WIB
Pos polisi lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar saat dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal, Kamis (8/10/2020). Dok IstimewaPos polisi lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar saat dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal, Kamis (8/10/2020).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Bentrokan kembali terjadi saat aksi demo tolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di sekitar kantor DPR Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Kamis (8/10/2020) sore.

Bentrok antarpolisi dan pengunjuk rasa tersebut terjadi tidak lama setelah kericuhan pertama yang membuat polisi menembakkan gas air mata setelah dilempar batu oleh massa aksi. 

Dalam bentrokan kedua ini, sebuah pos polisi lalu lintas yang berada di sekitar flyover Makassar dilempari bom molotov oleh seseorang dengan menggunakan masker yang diduga massa aksi.

Momen ini terjadi saat polisi dan massa aksi saling baku lempar. 

Baca juga: Sempat Ditangkap, 189 Pendemo Tolak Omnibus Law di Semarang Dibebaskan, Ada Siswa SMP

Selain pos polisi yang terbakar, bentrokan ini membuat beberapa orang diamankan polisi. Namun terkait kepastian berapa orang yang diamankan, polisi belum memberikan keterangan resmi. 

Hingga kini ketegangan antara polisi dan pengunjuk rasa masih berlanjut. Dari pantauan Kompas.com, polisi mengejar massa aksi di sepanjang Urip Sumoharjo hingga ke arah Jalan A. P. Pettarani. 

Bahkan, ada juga yang dikejar sambil melempar batu di atas flyover Makassar.

Polisi yang menembakkan gas air mata dan water canon dibalas demonstran dengan lemparan batu dan petasan.

Aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di hari ketiga di Kota Makassar ini diikuti ribuan massa aksi dari buruh dan mahasiswa yang membentuk aliansi Front Buruh dan Mahasiswa (Formasi).

Baca juga: Demo Omnibus Law Ricuh di Malioboro, Wakil Ketua DPRD DIY: Tidak Sesuai Karakter Yogya

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Nusantara Sulsel Armianto mengatakan dari belasan poin tentang aturan bidang ketenagakerjaan dalam Omnibus Law, kepastian kerja untuk buruh sudah tidak ada. 

Buruh juga semakin terancam dengan kedatangan tenaga kerja asing. Selain itu pengadaan alat produksi juga menjadi ancaman bagi buruh. 

"Kami menolak Omnibus Law karena undang-undang ini sangat jelas tidak memanusiakan. Dampaknya menyengsarakan, petani, nelayan, buruh, hingga mahasiswa," ujar Armianto. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Teriakan “Adikku… Adikku…” Sambut Kedatangan Jenazah Korban Penembakan di Kafe RM Cengkareng

Teriakan “Adikku… Adikku…” Sambut Kedatangan Jenazah Korban Penembakan di Kafe RM Cengkareng

Regional
Bayi 6 Bulan Tinggal Bersama Ibunya di Tahanan, Karutan Lhoksukon Dihubungi Sejumlah Politikus

Bayi 6 Bulan Tinggal Bersama Ibunya di Tahanan, Karutan Lhoksukon Dihubungi Sejumlah Politikus

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Februari 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 27 Februari 2021

Regional
Kisah Mbok Jainem, Warga Miskin yang Rumahnya Longsor akibat Luapan Sungai

Kisah Mbok Jainem, Warga Miskin yang Rumahnya Longsor akibat Luapan Sungai

Regional
Menkes Targetkan 38 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 pada Akhir Juni 2021

Menkes Targetkan 38 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 pada Akhir Juni 2021

Regional
Cabuli Remaja Keterbelakangan Mental, Seorang Pria di Agam Ditangkap

Cabuli Remaja Keterbelakangan Mental, Seorang Pria di Agam Ditangkap

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 27 Febuari 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 27 Febuari 2021

Regional
Diterjang Puting Beliung, Kapal Berisi Pemancing Tenggelam, 1 Tewas

Diterjang Puting Beliung, Kapal Berisi Pemancing Tenggelam, 1 Tewas

Regional
Pemilik Toko di Blitar Ditemukan Tewas dengan Terikat, Pernah Kehilangan Rp 1 Miliar

Pemilik Toko di Blitar Ditemukan Tewas dengan Terikat, Pernah Kehilangan Rp 1 Miliar

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 27 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 27 Februari 2021

Regional
RSUD dan Gedung DPRD Rusak Akibat Gempa Dangkal di Halmahera Selatan

RSUD dan Gedung DPRD Rusak Akibat Gempa Dangkal di Halmahera Selatan

Regional
Biaya Sewa Hotel untuk Isolasi Pasien Covid-19 di Bali Belum Dibayar Pemerintah

Biaya Sewa Hotel untuk Isolasi Pasien Covid-19 di Bali Belum Dibayar Pemerintah

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 27 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 27 Februari 2021

Regional
Kebakaran di Kampus UII, 7 Mobil Pemadam Diterjunkan

Kebakaran di Kampus UII, 7 Mobil Pemadam Diterjunkan

Regional
Detik-detik Kapal Motor Rombongan Pemancing Diterjang Puting Beliung, Satu Orang Tewas

Detik-detik Kapal Motor Rombongan Pemancing Diterjang Puting Beliung, Satu Orang Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X