Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentrok Demonstran dan Polisi di Makassar, Pos Polisi Dilempari Bom Molotov

Kompas.com - 08/10/2020, 18:30 WIB

MAKASSAR, KOMPAS.com - Bentrokan kembali terjadi saat aksi demo tolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di sekitar kantor DPR Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Kamis (8/10/2020) sore.

Bentrok antarpolisi dan pengunjuk rasa tersebut terjadi tidak lama setelah kericuhan pertama yang membuat polisi menembakkan gas air mata setelah dilempar batu oleh massa aksi. 

Dalam bentrokan kedua ini, sebuah pos polisi lalu lintas yang berada di sekitar flyover Makassar dilempari bom molotov oleh seseorang dengan menggunakan masker yang diduga massa aksi.

Momen ini terjadi saat polisi dan massa aksi saling baku lempar. 

Baca juga: Sempat Ditangkap, 189 Pendemo Tolak Omnibus Law di Semarang Dibebaskan, Ada Siswa SMP

Selain pos polisi yang terbakar, bentrokan ini membuat beberapa orang diamankan polisi. Namun terkait kepastian berapa orang yang diamankan, polisi belum memberikan keterangan resmi. 

Hingga kini ketegangan antara polisi dan pengunjuk rasa masih berlanjut. Dari pantauan Kompas.com, polisi mengejar massa aksi di sepanjang Urip Sumoharjo hingga ke arah Jalan A. P. Pettarani. 

Bahkan, ada juga yang dikejar sambil melempar batu di atas flyover Makassar.

Polisi yang menembakkan gas air mata dan water canon dibalas demonstran dengan lemparan batu dan petasan.

Aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di hari ketiga di Kota Makassar ini diikuti ribuan massa aksi dari buruh dan mahasiswa yang membentuk aliansi Front Buruh dan Mahasiswa (Formasi).

Baca juga: Demo Omnibus Law Ricuh di Malioboro, Wakil Ketua DPRD DIY: Tidak Sesuai Karakter Yogya

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Nusantara Sulsel Armianto mengatakan dari belasan poin tentang aturan bidang ketenagakerjaan dalam Omnibus Law, kepastian kerja untuk buruh sudah tidak ada. 

Buruh juga semakin terancam dengan kedatangan tenaga kerja asing. Selain itu pengadaan alat produksi juga menjadi ancaman bagi buruh. 

"Kami menolak Omnibus Law karena undang-undang ini sangat jelas tidak memanusiakan. Dampaknya menyengsarakan, petani, nelayan, buruh, hingga mahasiswa," ujar Armianto. 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Regional
DMC Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Manado

DMC Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Manado

Regional
Hadiri Rapimnas Fornas, Bupati Zairullah Paparkan Rencana Pembangunan Istana Anak Yatim

Hadiri Rapimnas Fornas, Bupati Zairullah Paparkan Rencana Pembangunan Istana Anak Yatim

Regional
Lokasi Vaksin Booster Kedua di Rumah Sakit Jakarta

Lokasi Vaksin Booster Kedua di Rumah Sakit Jakarta

Regional
Terima Penyandang Disabilitas Klaten, Ganjar: Ini Kejutan Karena Mereka Bawa Motor Modifikasi Sendiri

Terima Penyandang Disabilitas Klaten, Ganjar: Ini Kejutan Karena Mereka Bawa Motor Modifikasi Sendiri

Regional
JSDDD Jadi Pilot Project Nasional, Bupati Jembrana: Kami Siap Bekerja Sama dengan BPS

JSDDD Jadi Pilot Project Nasional, Bupati Jembrana: Kami Siap Bekerja Sama dengan BPS

Regional
Muba Bangga, Desa Bukit Selabu Dapat Anugerah Award Desa Cinta Statistik 2022

Muba Bangga, Desa Bukit Selabu Dapat Anugerah Award Desa Cinta Statistik 2022

Regional
Senin Besok, Mbak Ita Akan Resmi Dilantik Ganjar Jadi Wali Kota Semarang

Senin Besok, Mbak Ita Akan Resmi Dilantik Ganjar Jadi Wali Kota Semarang

Regional
Wabup Pidie Jaya Apresiasi Ketulusan Pengabdian Ramhat Aulia yang Bawa Ayahnya Berobat dengan Becak Motor

Wabup Pidie Jaya Apresiasi Ketulusan Pengabdian Ramhat Aulia yang Bawa Ayahnya Berobat dengan Becak Motor

Regional
Wujud Kolaborasi Lintas Daerah, Perayaan HUT Ke-20 Kabupaten Bone Bolango Hadirkan Berbagai Atraksi

Wujud Kolaborasi Lintas Daerah, Perayaan HUT Ke-20 Kabupaten Bone Bolango Hadirkan Berbagai Atraksi

Regional
BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

Regional
Gubernur Sulsel Nilai Keberhasilan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Karena Kepimimpinan Jokowi

Gubernur Sulsel Nilai Keberhasilan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Karena Kepimimpinan Jokowi

Regional
Pemkot Semarang Luncurkan BUMP, Plt Walkot Ita Harap Kesejahteraan Petani Meningkat

Pemkot Semarang Luncurkan BUMP, Plt Walkot Ita Harap Kesejahteraan Petani Meningkat

Regional
Kisah Agus Falahudin, Penyintas Gempa Cianjur yang Gotong Royong Bangun Huntara

Kisah Agus Falahudin, Penyintas Gempa Cianjur yang Gotong Royong Bangun Huntara

Regional
Tanggapi Keluhan Masyarakat, Pemkot Semarang dan BBWS Tangani Timbunan Sampah di Kampung Nelayan Tambakrejo

Tanggapi Keluhan Masyarakat, Pemkot Semarang dan BBWS Tangani Timbunan Sampah di Kampung Nelayan Tambakrejo

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.