Dedi Mulyadi: Penyelundupan Tetap Terjadi, Izin Ekspor Benih Lobster Harus Dicabut

Kompas.com - 23/09/2020, 15:13 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR  RI Dedi Mulyadi KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAWakil Ketua Komisi IV DPR  RI Dedi Mulyadi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyatakan, pihaknya tetap menginginkan agar aturan yang mengizinkan ekspor benih lobster dicabut.

Sebab, aturan itu ternyata sama sekali tidak membawa dampak signifikan dalam pencegahan penyelundupan benih lobster.

Aturan yang dimaksud Dedi adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang ditandatangani Menteri KKP Edhy Prabowo pada 4 Mei 2020. Aturan itu mencabut larangan ekspor benih lobster.

Tak adanya dampak signifikan atas aturan itu, kata Dedi, terbukti dengan adanya kasus penyalahgunaan izin ekspor benih lobster dengan manipulasi dokumen oleh 14 perusahaan eksportir.

Dikutip Kompas.id, KKP menemukan indikasi pemalsuan data yang dilakukan 14 perusahaan yang akan mengekspor benih lobster ke Vietnam. Ada selisih antara jumlah riil benih lobster yang akan diekspor dengan data yang tetera di dokumen ekspor.

Baca juga: Aksi Polisi Kejar Penyelundup Benih Lobster di Trenggalek

Di dokumen tertulis benih lobster yang diekspor sebanyak 1,5 juta ekor. Namun kenyataannya adalah 2,7 juta ekor. Ada selisih 1,2 juta ekor benih bening lobster.

Dedi mengatakan, dasar tujuan ekspor benih lobster itu adalah untuk menekan penyelundupan benih lobster. Namun ternyata penyelundupan masih terjadi.

Bagi Dedi, pemalsuan dokumen itu adalah bagian dari penyelundupan karena ada selisih benih lobster ilegal yang jumlahnya sangat banyak.

Meski persentase penyelundupan benih lobster sedikit, lanjut Dedi, namun kalau dibiarkan lama-lama akan bertambah banyak. Menurutnya, persoalan persentase besar atau kecil itu hanya masalah kesempatan.

"Kalau hari ini lolos 5 persen, nanti 10 peren lolos. Selanjutnya 25 persen lolos. Karena itu otak bisnis yang selalu ingin untung," katanya kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (23/9/2020).

Dedi mengatakan, terkait kasus itu, mestinya tidak ada variasi sanksi untuk penyelundupan baik skala besar atau kecil karena pada prinsipnya sama.

"Solusinya adalah langsung pencabutan (aturan KKP soal izin ekspor benih lobster)," tandas anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IV: Pemerintah Sebaiknya Ikuti Rekomendasi PBNU Hentikan Ekspor Benih Lobster

Oleh karena itu, Dedi menegaskan, sedawi awal ia tetap tak setuju dengan ekspor benih lobster. Selain tetap memicu penyelundupan, ekspor benih lobster juga akan merusak ekosistem laut dan menghabiskan salah satu aset negara yang sangat beharga itu.

"Penyelundupan tetap terjadi, budi daya gagal dan ekosistem rusak. Tetap aturan KKP itu harus dievaluasi," tandasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Khamdan, Terpilih Jadi Guru Inovatif meski Mengajar di Pedalaman NTT Tanpa Listrik dan Sinyal

Kisah Khamdan, Terpilih Jadi Guru Inovatif meski Mengajar di Pedalaman NTT Tanpa Listrik dan Sinyal

Regional
Cerita Guru Honorer David Berdayakan Lansia untuk Buat Pot Sabut Kelapa: Gaji Minus Tak Masalah

Cerita Guru Honorer David Berdayakan Lansia untuk Buat Pot Sabut Kelapa: Gaji Minus Tak Masalah

Regional
Bahar bin Smith Menolak Diperiksa Polisi, Ini Kata Pengacara

Bahar bin Smith Menolak Diperiksa Polisi, Ini Kata Pengacara

Regional
Seorang Pria Tembak Kepala Ayah Teman Anaknya hingga Tewas

Seorang Pria Tembak Kepala Ayah Teman Anaknya hingga Tewas

Regional
5 Fakta Bocah 8 Tahun Kleptomania di Nunukan, Dicekoki Susu Campur Sabu hingga Ibu Pernah Ditahan di Malaysia

5 Fakta Bocah 8 Tahun Kleptomania di Nunukan, Dicekoki Susu Campur Sabu hingga Ibu Pernah Ditahan di Malaysia

Regional
Kabupaten Cianjur Terancam Zona Merah Covid-19

Kabupaten Cianjur Terancam Zona Merah Covid-19

Regional
Gara-gara Pasien Covid-19 Menolak Diisolasi, Satu Kawasan Dikarantina

Gara-gara Pasien Covid-19 Menolak Diisolasi, Satu Kawasan Dikarantina

Regional
Ketua FPI Pekanbaru dan Seorang Anggotanya Jadi Tersangka

Ketua FPI Pekanbaru dan Seorang Anggotanya Jadi Tersangka

Regional
Suami Bupati dan 36 Pegawai Pemkab Brebes Positif Covid-19 Usai Tur ke Bromo, Ganjar: Kurangi Piknik

Suami Bupati dan 36 Pegawai Pemkab Brebes Positif Covid-19 Usai Tur ke Bromo, Ganjar: Kurangi Piknik

Regional
Gentar, Guru Asli Orang Rimba yang Tak Ingin Lagi Warga Pedalaman Ditipu

Gentar, Guru Asli Orang Rimba yang Tak Ingin Lagi Warga Pedalaman Ditipu

Regional
Ayah Angkat Ceritakan Kelamnya Masa Kecil Bocah Diduga Kleptomania

Ayah Angkat Ceritakan Kelamnya Masa Kecil Bocah Diduga Kleptomania

Regional
Aksara Bali di Proyek Rp 22 Miliar Alun-alun Gianyar Keliru

Aksara Bali di Proyek Rp 22 Miliar Alun-alun Gianyar Keliru

Regional
Cerita Dimas, Sukses Kembangkan Budidaya Tanaman Bonsai Kelapa Beromzet Jutaan Rupiah

Cerita Dimas, Sukses Kembangkan Budidaya Tanaman Bonsai Kelapa Beromzet Jutaan Rupiah

Regional
Menyoal Penularan Covid-19 Saat Sekolah Tatap Muka di Gunungkidul, Siswa Terpapar dari Guru Positif Corona

Menyoal Penularan Covid-19 Saat Sekolah Tatap Muka di Gunungkidul, Siswa Terpapar dari Guru Positif Corona

Regional
Ganjar Pertimbangkan Sekolah Tatap Muka Tak Digelar Serentak

Ganjar Pertimbangkan Sekolah Tatap Muka Tak Digelar Serentak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X