Dedi Mulyadi: Penyelundupan Tetap Terjadi, Izin Ekspor Benih Lobster Harus Dicabut

Kompas.com - 23/09/2020, 15:13 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR  RI Dedi Mulyadi KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAWakil Ketua Komisi IV DPR  RI Dedi Mulyadi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyatakan, pihaknya tetap menginginkan agar aturan yang mengizinkan ekspor benih lobster dicabut.

Sebab, aturan itu ternyata sama sekali tidak membawa dampak signifikan dalam pencegahan penyelundupan benih lobster.

Aturan yang dimaksud Dedi adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang ditandatangani Menteri KKP Edhy Prabowo pada 4 Mei 2020. Aturan itu mencabut larangan ekspor benih lobster.

Tak adanya dampak signifikan atas aturan itu, kata Dedi, terbukti dengan adanya kasus penyalahgunaan izin ekspor benih lobster dengan manipulasi dokumen oleh 14 perusahaan eksportir.

Dikutip Kompas.id, KKP menemukan indikasi pemalsuan data yang dilakukan 14 perusahaan yang akan mengekspor benih lobster ke Vietnam. Ada selisih antara jumlah riil benih lobster yang akan diekspor dengan data yang tetera di dokumen ekspor.

Baca juga: Aksi Polisi Kejar Penyelundup Benih Lobster di Trenggalek

Di dokumen tertulis benih lobster yang diekspor sebanyak 1,5 juta ekor. Namun kenyataannya adalah 2,7 juta ekor. Ada selisih 1,2 juta ekor benih bening lobster.

Dedi mengatakan, dasar tujuan ekspor benih lobster itu adalah untuk menekan penyelundupan benih lobster. Namun ternyata penyelundupan masih terjadi.

Bagi Dedi, pemalsuan dokumen itu adalah bagian dari penyelundupan karena ada selisih benih lobster ilegal yang jumlahnya sangat banyak.

Meski persentase penyelundupan benih lobster sedikit, lanjut Dedi, namun kalau dibiarkan lama-lama akan bertambah banyak. Menurutnya, persoalan persentase besar atau kecil itu hanya masalah kesempatan.

"Kalau hari ini lolos 5 persen, nanti 10 peren lolos. Selanjutnya 25 persen lolos. Karena itu otak bisnis yang selalu ingin untung," katanya kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (23/9/2020).

Dedi mengatakan, terkait kasus itu, mestinya tidak ada variasi sanksi untuk penyelundupan baik skala besar atau kecil karena pada prinsipnya sama.

"Solusinya adalah langsung pencabutan (aturan KKP soal izin ekspor benih lobster)," tandas anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IV: Pemerintah Sebaiknya Ikuti Rekomendasi PBNU Hentikan Ekspor Benih Lobster

Oleh karena itu, Dedi menegaskan, sedawi awal ia tetap tak setuju dengan ekspor benih lobster. Selain tetap memicu penyelundupan, ekspor benih lobster juga akan merusak ekosistem laut dan menghabiskan salah satu aset negara yang sangat beharga itu.

"Penyelundupan tetap terjadi, budi daya gagal dan ekosistem rusak. Tetap aturan KKP itu harus dievaluasi," tandasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumahnya Kena Banjir, Ini Tanggapan Bupati Jember

Rumahnya Kena Banjir, Ini Tanggapan Bupati Jember

Regional
Jadi Terdakwa Kasus Lingkungan, Rusma Yul Anwar Tetap Dilantik Jadi Bupati Pesisir Selatan

Jadi Terdakwa Kasus Lingkungan, Rusma Yul Anwar Tetap Dilantik Jadi Bupati Pesisir Selatan

Regional
Banjir hingga 2 Meter Terjang Kota Probolinggo Jumat Petang, Warga Sempat Dievakuasi

Banjir hingga 2 Meter Terjang Kota Probolinggo Jumat Petang, Warga Sempat Dievakuasi

Regional
Pemilik Toko di Blitar Ditemukan Tewas dengan Tangan Terikat

Pemilik Toko di Blitar Ditemukan Tewas dengan Tangan Terikat

Regional
Kisah Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Tempat Soekarno Bertemu Hartini, Jadi Cagar Budaya yang Dikenal Angker

Kisah Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Tempat Soekarno Bertemu Hartini, Jadi Cagar Budaya yang Dikenal Angker

Regional
Pengolahan Sampah Jadi Bisnis Menjanjikan di Tengah Pandemi

Pengolahan Sampah Jadi Bisnis Menjanjikan di Tengah Pandemi

Regional
Asal Usul Nama Jakabaring Palembang, Berawal dari 4 Suku

Asal Usul Nama Jakabaring Palembang, Berawal dari 4 Suku

Regional
Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita di Medan karena Tak Terima Dikomplain, Ini Kronologinya

Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita di Medan karena Tak Terima Dikomplain, Ini Kronologinya

Regional
Kembali Dilantik Jadi Wali Kota Semarang, Hendi Paparkan Program Jangka Pendek

Kembali Dilantik Jadi Wali Kota Semarang, Hendi Paparkan Program Jangka Pendek

Regional
Berkunjung ke Tamborasi, Sungai Terpendek di Dunia yang Ada di Kolaka

Berkunjung ke Tamborasi, Sungai Terpendek di Dunia yang Ada di Kolaka

Regional
Cerita di Sepiring Nasi Pecel, dari Suguhan Ki Gede Pemanahan hingga Ditulis di Serat Centhini

Cerita di Sepiring Nasi Pecel, dari Suguhan Ki Gede Pemanahan hingga Ditulis di Serat Centhini

Regional
Lantik Terdakwa Korupsi sebagai Wakil Bupati, Ini Kata Gubernur Sumsel

Lantik Terdakwa Korupsi sebagai Wakil Bupati, Ini Kata Gubernur Sumsel

Regional
Gegara Sakit Hati, Seorang Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita Sekaligus, Ini Faktanya

Gegara Sakit Hati, Seorang Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita Sekaligus, Ini Faktanya

Regional
Jejak Sejarah Loji Gandrung, Rumah Dinas Wali Kota Solo yang Akan Ditempati Gibran

Jejak Sejarah Loji Gandrung, Rumah Dinas Wali Kota Solo yang Akan Ditempati Gibran

Regional
Kesaksian Ketua RT soal Terduga Teroris yang Ditangkap di Surabaya

Kesaksian Ketua RT soal Terduga Teroris yang Ditangkap di Surabaya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X