Khofifah Terbitkan Pergub, Pelanggar Protokol Kesehatan Kena Denda Rp 250.000

Kompas.com - 14/09/2020, 15:09 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, berangkat dari Pendopo Kabupaten Tulungagung bersepeda kampanye penggunaan masker, dan penerapan protokol kesehatan (13/09/2020) SLAMET WIDODOGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, berangkat dari Pendopo Kabupaten Tulungagung bersepeda kampanye penggunaan masker, dan penerapan protokol kesehatan (13/09/2020)

SURABAYA, KOMPAS.com - Sanksi pelanggaran disiplin protokol Covid-19 di wilayah Jawa Timur (Jatim) mulai diterapkan pada Senin (14/9/2020).

Berdasarkan peraturan yang diteken Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, warga yang melanggar protokol kesehatan akan mendapatkan sanksi, salah satunya denda Rp 250.000.

Baca juga: Selisih 2 Tahun Mendaftar, Slamet Tetap Bisa Berangkat Haji Bersama Ibunya

Selain denda administratif, ada sanksi lain berupa teguran lisan, paksaan pemerintah dengan membubarkan kerumunan dan penyitaan KTP, serta kerja sosial.

Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur Budi Santosa, sanksi itu sesuai Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 yang menjelaskan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah direvisi menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2020.

"Pergub nomor 53 baru diundangkan 7 September dan resmi berlaku hari ini 14 September 2020," kata Budi saat dikonfirmasi, Senin siang.

Meski begitu, masing-masing daerah tetap menerapkan peraturan kepala daerah masing-masing terkait pemberian denda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Seperti Gresik dan Sidoarjo masing-masing Rp 150.000, di Tuban Rp 100.000. Sesuai kemampuan ekonomi masing-masing daerah," terangnya.

Menurutnya, tak semua daerah memiliki regulasi yang mengatur sanksi denda administratif untuk pelanggar protokol Covid-19.

Namun, ia memastikan dari 38 daerah di Jatim, sudah sebagian besar menerapkan sanksi denda administratif.

Selain sanksi individu, sanksi administratif juga diberikan kepada badan usaha. Sanksi itu diklasifikasikan sesuai besaran usaha.

Baca juga: Menteri KKP Dikabarkan Positif Covid-19, 10 Pejabat Pemprov NTT Rapid Test, Ini Hasilnya

Usaha mikro yang melanggar mendapatkan denda sebesar Rp 500.000, usaha kecil Rp 1 juta, usaha menengah Rp 5 juta, dan usaha besar Rp 25 juta.

"Bagi pelaku usaha yang kembali melakulan pelanggaran akan dikenakan sanksi denda administratif dua kali lipat dari denda pertama," jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X