Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/07/2020, 18:36 WIB
Riska Farasonalia,
Khairina

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Polemik soal kepemilikan aset tanah antara Pemerintah Kota Magelang dengan Akademi TNI masih terus bergulir.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun meminta agar antara Pemkot Magelang dan Akademi TNI fokus mengurusi penanganan Covid-19 di wilayahnya.

"Saya sudah komunikasi dengan Pak Panglima TNI pokoknya semua sekarang urus Covid-19 dulu, tidak boleh urus itu (aset tanah). Pak Panglima sudah sepakat kami juga akan siap fasilitasi," tegas Ganjar saat ditemui usai penyerahan bantuan Pertani di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Patok Akademi TNI Dipasang di Kantornya, Wali Kota Magelang: Pelayanan Tetap Normal

Ganjar mengungkapkan, pihak Akademi TNI juga akan berkomunikasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait persoalan tersebut agar menemukan titik terang.

"Nanti Pak Panglima juga mau bicara juga dengan Pak Mendagri, kita bereskan secara baik-baik. Semua harus memberikan informasi yang benar yang baik sesuai harapan masing-masing," jelasnya.

Selain itu, kata dia, antaraparat pemerintahan dapat saling menjalin komunikasi yang baik agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Ganjar memastikan agar aktivitas pelayanan publik di Kantor Wali Kota Magelang tidak terganggu dengan persoalan tersebut.

"Pemerintahan tidak terganggu kantor tetap berjalan, kantor masih digunakan. Saya pesan layanan publik tidak terganggu," ujarnya.

Baca juga: Polemik Aset Akademi TNI di Magelang, Ganjar: Duduk Bareng Saja

Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kota Magelang juga sudah dilakukan di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (9/7/2020) pagi.

Pertemuan itu untuk mendengar penjelasan dari Wali Kota Magelang mengenai polemik yang terjadi dan berlangsung tertutup.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan polemik kepemilikan aset tanah antara Pemerintah Kota Magelang dengan Akademi TNI diselesaikan secara kekeluargaan.

"Antara TNI sama Pemkot Magelang saran saya duduk bareng saja. Toh asetnya juga milik pemerintah bukan aset pribadi. Saya kira baik untuk diberikan solusi yang lebih kekeluargaan. Sebenarnya ini kan masalahnya sudah lama," kata Ganjar saat ditemui di Puri Gedeh, Selasa (7/7/2020).

Dia menjelaskan, tanah seluas 40.000 meter persegi itu sudah diserahkan kepada Pemkot Magelang sejak masa kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Mayor Jenderal TNI (Purn) Muhammad Ismail.

"Kalau mengacu pada data, saya sudah dikasih datanya, dan sudah baca itu zaman Pak Ismail (Gubernur Jateng) ini tentara semua waktu itu Pak Mendagri Soepardjo Rustam dan Pak Wali Kota Bagus Panuntun juga," ungkapnya.

Menurut Ganjar, kala itu diketahui penyerahan aset tersebut merupakan hibah yang telah disepakati kedua belah pihak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Dukung Mahasiswa Berjiwa Wirausaha, Dompet Dhuafa Banten Resmikan Program Kantin Kontainer

Dukung Mahasiswa Berjiwa Wirausaha, Dompet Dhuafa Banten Resmikan Program Kantin Kontainer

Regional
Banjir Bandang di Humbang Hasundutan dan Kerusakan DTA Danau Toba

Banjir Bandang di Humbang Hasundutan dan Kerusakan DTA Danau Toba

Regional
Pemkab Bandung Raih Penghargaan Zona Integritas WBK, Kang DS: Semakin Memotivasi Kami

Pemkab Bandung Raih Penghargaan Zona Integritas WBK, Kang DS: Semakin Memotivasi Kami

Regional
Soal Revitalisasi Pasar Anyar, Pengamat: Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Pedagang dan Masyarakat

Soal Revitalisasi Pasar Anyar, Pengamat: Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Pedagang dan Masyarakat

Regional
Serahkan Realisasi SHU PT HMBP, Wagub Kalteng Harap Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Serahkan Realisasi SHU PT HMBP, Wagub Kalteng Harap Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Regional
Demi Hilirisasi Komoditas Kakao, Pemkab Jembrana Bangun Pabrik Cokelat

Demi Hilirisasi Komoditas Kakao, Pemkab Jembrana Bangun Pabrik Cokelat

Regional
Lombok Tengah Punya Prevalensi Stunting Tertinggi di NTB, Pemkab Setempat Sasar Calon Pengantin dan PUS

Lombok Tengah Punya Prevalensi Stunting Tertinggi di NTB, Pemkab Setempat Sasar Calon Pengantin dan PUS

Regional
IPM Jatim di Atas Nasional, Ini Strategi Gubernur Khofifah 

IPM Jatim di Atas Nasional, Ini Strategi Gubernur Khofifah 

Regional
Tuntas Tunaikan Kegiatan APBD 2023, Pemprov Riau Ucapkan Terima Kasih pada Kejati Riau

Tuntas Tunaikan Kegiatan APBD 2023, Pemprov Riau Ucapkan Terima Kasih pada Kejati Riau

Regional
Kabupaten Bandung Raih 3 Penghargaan Top Digital Awards 2023

Kabupaten Bandung Raih 3 Penghargaan Top Digital Awards 2023

Regional
Kabupaten Jembrana Boyong 2 Penghargaan dari BPS RI, Bupati Tamba: Hasil Kerja Keras Bersama

Kabupaten Jembrana Boyong 2 Penghargaan dari BPS RI, Bupati Tamba: Hasil Kerja Keras Bersama

Regional
Pemkab Tanah Bumbu Luncurkan MC Tanbu, Aplikasi Media Informasi dan Layanan Publik 

Pemkab Tanah Bumbu Luncurkan MC Tanbu, Aplikasi Media Informasi dan Layanan Publik 

Regional
Pemkot Semarang Klarifikasi Soal Pengadaan Sepeda Motor untuk Lurah Sebesar Rp 8 Miliar

Pemkot Semarang Klarifikasi Soal Pengadaan Sepeda Motor untuk Lurah Sebesar Rp 8 Miliar

Regional
Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Regional
Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com