Polemik Aset Tanah Akademi TNI di Magelang, Ganjar: Sekarang Urus Covid-19 Dulu

SEMARANG, KOMPAS.com - Polemik soal kepemilikan aset tanah antara Pemerintah Kota Magelang dengan Akademi TNI masih terus bergulir.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun meminta agar antara Pemkot Magelang dan Akademi TNI fokus mengurusi penanganan Covid-19 di wilayahnya.

"Saya sudah komunikasi dengan Pak Panglima TNI pokoknya semua sekarang urus Covid-19 dulu, tidak boleh urus itu (aset tanah). Pak Panglima sudah sepakat kami juga akan siap fasilitasi," tegas Ganjar saat ditemui usai penyerahan bantuan Pertani di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (9/7/2020).

Ganjar mengungkapkan, pihak Akademi TNI juga akan berkomunikasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait persoalan tersebut agar menemukan titik terang.

"Nanti Pak Panglima juga mau bicara juga dengan Pak Mendagri, kita bereskan secara baik-baik. Semua harus memberikan informasi yang benar yang baik sesuai harapan masing-masing," jelasnya.

Selain itu, kata dia, antaraparat pemerintahan dapat saling menjalin komunikasi yang baik agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Ganjar memastikan agar aktivitas pelayanan publik di Kantor Wali Kota Magelang tidak terganggu dengan persoalan tersebut.

"Pemerintahan tidak terganggu kantor tetap berjalan, kantor masih digunakan. Saya pesan layanan publik tidak terganggu," ujarnya.

Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kota Magelang juga sudah dilakukan di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (9/7/2020) pagi.

Pertemuan itu untuk mendengar penjelasan dari Wali Kota Magelang mengenai polemik yang terjadi dan berlangsung tertutup.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan polemik kepemilikan aset tanah antara Pemerintah Kota Magelang dengan Akademi TNI diselesaikan secara kekeluargaan.

"Antara TNI sama Pemkot Magelang saran saya duduk bareng saja. Toh asetnya juga milik pemerintah bukan aset pribadi. Saya kira baik untuk diberikan solusi yang lebih kekeluargaan. Sebenarnya ini kan masalahnya sudah lama," kata Ganjar saat ditemui di Puri Gedeh, Selasa (7/7/2020).

Dia menjelaskan, tanah seluas 40.000 meter persegi itu sudah diserahkan kepada Pemkot Magelang sejak masa kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Mayor Jenderal TNI (Purn) Muhammad Ismail.

"Kalau mengacu pada data, saya sudah dikasih datanya, dan sudah baca itu zaman Pak Ismail (Gubernur Jateng) ini tentara semua waktu itu Pak Mendagri Soepardjo Rustam dan Pak Wali Kota Bagus Panuntun juga," ungkapnya.

Menurut Ganjar, kala itu diketahui penyerahan aset tersebut merupakan hibah yang telah disepakati kedua belah pihak.

"Saat itu ada penyerahan aset kepada Kota Magelang dan rasa-rasanya waktu itu menurut saya itu hibah. Kemudian ada surat sekarang yang mengatakan ada kekeliruan administratif, ya mari kita duduk bersama," ujarnya.

Maka dari itu, Ganjar meminta kepada kedua belah pihak tidak perlu bersitegang dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Maka solusinya kalau sama-sama bersepakat oh ini sudah pernah kita sumbangkan ada kekeliruan mau dicabut ya dicabut, enggak jadi disumbangin kok, selesai. Maka Pemkot Magelang tinggal cari tanah baru buat kantor baru selesai kan. Jadi tidak perlu ada situasi yang nanti memunculkan ketegangan, tentu ini sangat tidak baik antara aparat pemerintah," ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, apabila dari Akademi TNI menginginkan ada tempat pengganti bisa saling berkomunikasi untuk bersepakat menyelesaikan secara bersama-sama.

"Ya dibicarakan tinggal mana pilihannya saja agar terjalin sebuah kesepakatan. Kalau memang bisa dilakukan bersama-sama bisa dengan duduk baik," ujarnya.