KOMPAS.com - Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar meminta kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) ikut memantau penyelesaian rekomendasi pemeriksaan keuangan daerah BPK.
Rekomendasi itu diberikan Badan Pemerika Keuangan (BPK) menyusul raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jabar Tahun Anggaran (TA) 2019.
Menurut dia, rekomendasi tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019.
“Seluruh temuan telah kami muat dalam Buku Dua, tentang Sistem Pengendalian Internal dan Buku Tiga tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” katanya di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (30/6/2020).
Baca juga: Kasus PPDB hingga Pemukulan, 2 Anggota DPRD Jabar Dijatuhi Sanksi
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI maksimal dalam 60 hari sejak LHP LKPD TA 2019 disampaikan.
“Insyaallah secara umum Jawa Barat sangat disiplin, baik, dan mempertahankan nilai baik ini sudah sembilan kali,” kata gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini, seperti dalam keterangan tertulisnya.
Pemprov Jabar raih Opini WTP 9 kali
Perlu diketahui, raihan opini WTP Pemprov Jabar atas LKPD TA 2019 adalah pencapaian ke-9 kalinya berturut-turut.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, selain Pemerintah Provinsi Jabar, 27 pemerintah kabupaten atau kota di Jabar mendapatkan opini WTP atas LHP LKPD TA 2019.
“Atas nama Pemprov Jabar kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah menyampaikan LHP atas Laporan Keuangan Pemprov Jabar TA 2019,” kata Ridwan.
Kang Emil pun mengungkapkan, hari ini adalah hari bersejarah, karena seluruh daerah atau 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat sekarang semuanya WTP.
"Mudah-mudahan seterusnya WTP. Ini adalah adaptasi kebiasaan baru yang tidak boleh balik kanan lagi, dan ini adalah kerja bersama kita semua,” imbuhnya.
Baca juga: 6 Pilihan Wisata di Jabar yang Sudah Siap Sambut Kembali Wisatawan
Sebagai informasi, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian Laporan Keuangan (LK).
Meski demikian, adanya opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa LK yang disajikan pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan.
Makanya BPK RI sendiri memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Jabar dalam hasil pemeriksaannya.