Ikuti Protokol Kesehatan, Anggaran Pilkada Kabupaten Semarang Bertambah Rp 6,5 M

UNGARAN, KOMPAS.com - Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang untuk Pilkada 2020 bertambah Rp 6,5 miliar.

Bertambahnya anggaran tersebut karena ada penambahan tempat pemungutan suara (TPS) dan pembelian alat pengaman diri (APD).

Sebelumnya, KPU Kabupaten Semarang mengajukan anggaran sebesar Rp 40,9 miliar.

Baca juga: PKPU Protokol Kesehatan Pilkada Belum Ada, KPU Akan Terbitkan Surat Edaran

Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi mengatakan penambahan TPS tersebut karena ada perubahan jumlah pemilih.

Jika sebelumnya dalam satu TPS maksimal 800 pemilih, saat ini hanya 500 pemilih.

"Jadi nanti total ada 2.249 TPS," ujarnya di kantor KPU Kabupaten Semarang usai sosialisasi tahapan pilkada, Kamis (18/6/2020).

Dikatakan, penambahan anggaran tersebut sudah dikomunikasikan ke KPU RI dan Pemerintah Kabupaten Semarang.

"Nanti penambahan tersebut diusahakan melalui APBN, tapi kalau tidak bisa mengcover, dari Pemkab siap membantu pemenuhan," kata Maskup.

Baca juga: Soal Putusan Megawati di Pilkada Solo 2020, Gibran Menunggu, Purnomo Legowo

Lebih lanjut, dengan adanya penambahan TPS tersebut maka jumlah petugas juga bertambah. Total seluruh jajaran KPU Kabupaten Semarang mencapai 23.238 orang.

"Dari situ sudah terlihat, satu TPS satu TPS dengn harga bekisar Rp 1 juta. Sementara untuk petugas semua harus memakai APD dan kalau rapid test, biaya sekira Rp 300.000," terangnya.

Mengenai tahapan pemilu, Maskup mengungkapkan telah mengaktifkan PPK dan PPS pada 15 Juni.

"Pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih akan dilakukan pada 24 Juni sampai 14 Juli. Sementara pendaftaran calon 4-9 September dan penetapan pada 23 September," jelasnya.

Maskup menegaskan bahwa untuk kampanye terbuka ditiadakan.

Baca juga: Pilkada Saat Pandemi, Begini Skema Pemungutan Suara yang Disusun KPU

"Tapi untuk pertemuan terbatas dan debat terbuka tetap ada. Nanti debat itu dilakukan di lembaga penyiaran di dalam studio yang terbatas," kata Maskup.

Sementara Kapolres Semarang AKBP Gatot Hendro Hartono mengungkapkan akan mengintensifkan patroli siber setelah tahapan pilkada dimulai.

"Kita akan menindak tegas siapapun yang menyebar hoaks karena berpotensi menyebabkan iklim yang tidak kondusif di masyarakat," ungkapnya.