YLBHI: Dalam Situasi Darurat Biaya Pendidikan Harus Gratis

Kompas.com - 11/06/2020, 15:16 WIB
Ketua YLBHI, Asfinawati dalam Seminar Web atau Webinar dengan tema ‘Keterbukaan Informasi Publik di Kampus’ oleh Aliansi Amarah Brawijaya 2, Rabu (10/6/2020) malam. Dok. Amarah Brawijaya 2Ketua YLBHI, Asfinawati dalam Seminar Web atau Webinar dengan tema ‘Keterbukaan Informasi Publik di Kampus’ oleh Aliansi Amarah Brawijaya 2, Rabu (10/6/2020) malam.

MALANG, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Asfinawati mengatakan, biaya pendidikan di Indonesia semestinya digratiskan.

Sebab, Indonesia sedang dalam masa darurat nasional karena pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Asfinawati saat menjadi pembicara dalam Seminar web atau webinar dengan tema "Keterbukaan Informasi Publik di Kampus" oleh Aliansi Amarah Brawijaya 2 Pascasarjana Universitas Brawijaya, Rabu (10/6/2020) malam.

“Indonesia sudah berada dalam situasi darurat bencana non-alam dan karenanya menjadi kewajiban negara untuk melakukan pemenuhan kebutuhan selama masa darurat tersebut sesuai Undang-undang Penanggulangan Bencana,” kata Asfinawati dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (11/6/2020).

Baca juga: Risma Janji Cegah dan Akhiri Penyebaran Covid-19 di Surabaya dengan Cara Ini

Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan akses pendidikan tinggi secara merata.

Hal itu sesuai dengan Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya.

Namun, Asfinawati menilai yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya.

Pendidikan tinggi di Indonesia bukan mengarah pada pemerataan, melainkan mengarah pada kapitalisasi pendidikan yang menjadikan biaya pendidikan menjadi tinggi.

“Indonesia memiliki kewajiban HAM sesuai Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya untuk membuat pendidikan tinggi tersedia secara merata secara bertahap. Artinya pendidikan tinggi diarahkan menuju ketersediaan secara gratis. Tetapi alih-alih menuju hal tersebut biaya kuliah di Indonesia semakin lama semakin tinggi,” jelasnya.

Baca juga: Cerita Mbah Sukir, Spesialis Pencari Korban Tenggelam dengan Penciuman dan Naluri

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Siti Habiba menyebutkan, pemerintah sampai saat ini belum bisa mewujudkan akses pendidikan secara merata.

Bahkan di saat pandemi pun pemerintah dinilai belum memberikan kebijakan yang mengarah pada pemenuhan hak pendidikan.

Terutama terkait dengan biaya uang kuliah tunggal (UKT) dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang masih harus dibayar oleh mahasiswa.

“Saya rasa tuntutan mahasiswa Universitas Brawijaya meminta penurunan dan pembebasan UKT bukan lah suatu hal yang berlebihan. Sebab sudah banyak kampus yang juga telah mengeluarkan keberpihakannya pada mahasiswa,” jelasnya.

 

Dia mencontohkan Kampus Universitas Indonesia (UI) yang sudah memberikan pembebasan UKT meskipun kampus itu sudah berstatus PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum).

Perwakilan dari Aliansi Amarah Brawijaya, Philip Aquila Salvatore Tapan Dahal mengungkapkan hal serupa.

Menurutnya, kampus semestinya transparan dalam mengelola keuangan sehingga mahasiswa juga bisa mengetahui sistem keuangan kampus.

Apalagi, Universitas Brawijaya merupakan kampus yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang hendak beralih status menuju Badan Hukum Pendidikan (BPH).

“Alokasi penggunaan UKT yang selama ini sudah kita bayarkan seharusnya ada transparansinya, namun selama ini biarpun setiap tahun sudah kita minta tidak pernah diberikan,” ujar Philip.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Semarang, Satu Orang Tewas

4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Semarang, Satu Orang Tewas

Regional
4 Bocah Ini Nekat Jadi Begal, Korbannya Dihajar Ramai-ramai, Motor Dijual untuk Pesta Miras

4 Bocah Ini Nekat Jadi Begal, Korbannya Dihajar Ramai-ramai, Motor Dijual untuk Pesta Miras

Regional
Pedagang Pasar Gede dan Klewer Solo Bakal Divaksin Covid-19 Lusa

Pedagang Pasar Gede dan Klewer Solo Bakal Divaksin Covid-19 Lusa

Regional
Kronologi 2 Maling Motor Ditembak karena Melawan Polisi Pakai Celurit

Kronologi 2 Maling Motor Ditembak karena Melawan Polisi Pakai Celurit

Regional
Begini Upaya Pemkab Wonogiri Bujuk Warga Lansia agar Mau Divaksin Covid-19

Begini Upaya Pemkab Wonogiri Bujuk Warga Lansia agar Mau Divaksin Covid-19

Regional
Bupati Terpilih Wonogiri Tak Gelar 'Open House' dan Syukuran Usai Dilantik

Bupati Terpilih Wonogiri Tak Gelar "Open House" dan Syukuran Usai Dilantik

Regional
Mantan Kades di Bogor Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 905 Juta

Mantan Kades di Bogor Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 905 Juta

Regional
Harapan Warga Surabaya kepada Eri Cahyadi-Armuji dalam Memimpin Kota Pahlawan...

Harapan Warga Surabaya kepada Eri Cahyadi-Armuji dalam Memimpin Kota Pahlawan...

Regional
Warga Banjarmasin Temukan Mortir Diduga Peninggalan Belanda

Warga Banjarmasin Temukan Mortir Diduga Peninggalan Belanda

Regional
Kakek Paksa Cucu Berhubungan Intim dengan Tetangga Sambil Menonton

Kakek Paksa Cucu Berhubungan Intim dengan Tetangga Sambil Menonton

Regional
Tegang Jelang Dilantik, Eri Cahyadi: Takut Betul dengan Tanggung Jawab...

Tegang Jelang Dilantik, Eri Cahyadi: Takut Betul dengan Tanggung Jawab...

Regional
Melawan Polisi Pakai Celurit, 2 Pencuri Motor Ditembak

Melawan Polisi Pakai Celurit, 2 Pencuri Motor Ditembak

Regional
Usai Laporkan Wakilnya ke Polisi, Wali Kota Tegal Fokus ke Pelayanan Publik

Usai Laporkan Wakilnya ke Polisi, Wali Kota Tegal Fokus ke Pelayanan Publik

Regional
Mantan Kades Terseret Banjir, Jenazahnya Ditemukan 2 Hari Kemudian, Hanyut 10 Kilometer

Mantan Kades Terseret Banjir, Jenazahnya Ditemukan 2 Hari Kemudian, Hanyut 10 Kilometer

Regional
Dukcapil Siap Ganti Dokumen Kependudukan Korban Banjir Jateng

Dukcapil Siap Ganti Dokumen Kependudukan Korban Banjir Jateng

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X