Dapat Bansos Kemensos, Aparat Desa: Saya Sempat Kaget, Saya Tidak Berhak Terima Ini

KUPANG, KOMPAS.com - Silpa Lanmuy, warga Desa Subo, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), menolak bantuan sembako dari pemerintah pusat.

Silpa beralasan masih banyak warga yang lebih membutuhkan bantuan sembako tersebut di Kabupaten Alor.

Silpa yang baru saja terpilih sebagai kepala dusun di Desa Subo mengaku kaget saat tahu dirinya menerima bantuan itu.

"Saat nama saya muncul sebegai penerima bantuan saya sempat kaget, karena sebagai aparat desa tidak berhak terima bantuan sembako ini," ungkap Silpa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/5/2020) sore.

Menurut Silpa, dirinya telah menerima gaji sebagai aparat desa. Hal itu membuat Silpa merasa tak pantas menerima bantuan.

Baca juga: Daya Beli Masyarakat Turun, Kalla Sarankan Pemerintah Beri BLT Ketimbang Sembako

Bantuan itu pun dikembalikan kembali ke penyalur desa.

Tapi, Silpa tak bisa begitu saja mengembalikan bantuan. Ia harus hadir dalam acara penerimaan bantuan di kantor desa.

"Tapi saya ikhlas bantuan ini saya serahkan kembali ke petugas untuk selanjutnya diberikan kepada warga lainnya yang membutuhkan," kata Silpa.

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Daerah Program Sembako Kabupaten Alor Nazamuddin Syain membenarkan ada warga yang mengembalikan bantuan sembako.

Tercatat, sebanyak tiga warga Kabupaten Alor menolak bantuan dari Kementerian Sosial itu.

Mereka adalah Salomi Malaka dari Desa Lembur Kecamatan Alor Tengah Utara, Salomi Mapada dari Desa Alimebung Kecamatan Alor Tengah Utara, dan Silpa Lanmuy dari Desa Subo Kecamatan Alor Selatan.

"Alasan tiga orang warga tersebut hampir sama yakni masih ada orang lain yang lebih membutuhkan," ujar Naza.

Namun bedanya, kata Naza, Salomi Mapada dan Salomi Malaka berprofesi sebagai petani dan masuk kategori ekonomi lemah.

Baca juga: Warga yang Tolak Bansos Tunai: Kami Malu Terima Ini, Banyak yang Lebih Butuh

Terkait penolakan bantuan itu, pihaknya akan mengembalikan kartu milik warga penerima bantuan ke Bank BRI.

Kemudian, pihaknya akan membuat berita acara pengembalian kartu ke pihak Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II.

"Nanti dari pihak BRI juga sampaikan ke BRI pusat terkait kartu yang tidak didistribusikan, karena tidak dimanfaatkan, maka tentu kuota yang ada di dalam rekening tersebut akan dikembalikan ke kas negara," ujar dia.