Wabah Corona, 90 PPK di Kabupaten Bima Dirumahkan, Pelantikan PPS Ditunda

Kompas.com - 30/03/2020, 22:46 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

BIMA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima, NTB. menonaktifkan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bersama Sekretariat di 18 kecamatan.

Keputusan ini dimbil menyusul penundaan sebagian tahapan Pemilihan Serentak 2020 akibat virus corona.

Ketua KPU Kabupaten Bima Imran mengatakan, 90 PPK yang tersebar di 18 Kecamatan itu akan dirumahkan setelah menerima gaji pertamanya di bulan Maret.

Baca juga: Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Belum diketahui sampai kapan batas waktu penonaktifan,. Pasalnya, KPU Bima masih menunggu instruksi langsung dari KPU RI.

“Pertanggal 1 April 2020 ini mereka dinonaktifkan sementara, dan mereka hanya menerima gaji di bulan Maret. Untuk memastikan sampai kapan, kami tentu akan menunggu intruksi lebih lanjut dari KPU Provinsi dan KPU RI," kata Imran saat dihubungi, Senin (30/3/2020).

Ia mengatakan, bukan hanya PPK yang dirumahkan sementara, Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sudah lolos seleksi pun ditunda pelantikannya.

Penundaan pelantikan PPS dan dinonaktfikan PPK ini sesuai Surat Dinas KPU RI Nomor 285 Tahun 2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Serentak 2020.

Atas dasar surat KPU RI itu, KPU Kabupaten Bima juga mengeluarkan surat keputusan untuk menunda pelantikan PPS dan masa kerja PPK, Sekretariat PPK, dan Sekretariat PPS dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona.

Sementara tahapan lain yang tunda, yakni verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP, dan pelaksanakan coklit serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pilkada Kabupaten Bima 2020.

Baca juga: Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Menurut Imran, tahapan untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bima 2020 yang rencananya akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan, ditunda hingga menunggu perkembangan lebih lanjut.

"Pada prinsipnya, kami di daerah hanya melaksanakan apa yang sudah diputuskan KPU RI. Apabila ada perubahan atau informasi lebih lanjut tentu akan kami sampaikan kembali kepada semua pihak,” ujar Imran.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Masuk Zona Merah, Masjid di Gunungkidul Boleh Gelar Shalat Jumat

Tak Masuk Zona Merah, Masjid di Gunungkidul Boleh Gelar Shalat Jumat

Regional
Karena Masalah Asmara, 3 Anggota TNI Keroyok Pelajar SMA Sampai Babak Belur

Karena Masalah Asmara, 3 Anggota TNI Keroyok Pelajar SMA Sampai Babak Belur

Regional
Korban Cabut Laporan, Youtuber Ferdian Paleka Bebas dari Tahanan

Korban Cabut Laporan, Youtuber Ferdian Paleka Bebas dari Tahanan

Regional
Ratusan Orang Bawa Senjata Tajam, Ambil Paksa Jenazah PDP, Rumah Sakit: Apa Mau Diperbuat?

Ratusan Orang Bawa Senjata Tajam, Ambil Paksa Jenazah PDP, Rumah Sakit: Apa Mau Diperbuat?

Regional
Viral Video Keluarga Ambil Paksa Jenazah PDP dari RS, Datang 100 Orang dan Bawa Senjata Tajam

Viral Video Keluarga Ambil Paksa Jenazah PDP dari RS, Datang 100 Orang dan Bawa Senjata Tajam

Regional
Wali Kota Pontianak: Hampir 50 Persen Pasien Corona Sudah Sembuh

Wali Kota Pontianak: Hampir 50 Persen Pasien Corona Sudah Sembuh

Regional
Gubernur Kalbar Pastikan Masjid Raya Mujahidin Siap Gelar Shalat Jumat

Gubernur Kalbar Pastikan Masjid Raya Mujahidin Siap Gelar Shalat Jumat

Regional
Wakil Wali Kota Surabaya Dikabarkan Berstatus ODP, Gugus Tugas Tracing dan Tes Swab

Wakil Wali Kota Surabaya Dikabarkan Berstatus ODP, Gugus Tugas Tracing dan Tes Swab

Regional
La Nyalla Bakal Lapor Jokowi soal Konflik Bupati dengan DPRD Jember

La Nyalla Bakal Lapor Jokowi soal Konflik Bupati dengan DPRD Jember

Regional
Rumah Ibadah Dibuka 5 Juni, Walkot Balikpapan Keluarkan Edaran Panduan Beribadah

Rumah Ibadah Dibuka 5 Juni, Walkot Balikpapan Keluarkan Edaran Panduan Beribadah

Regional
20 Tenaga Medis RS Unair Surabaya yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

20 Tenaga Medis RS Unair Surabaya yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Regional
Misteri Hilangnya Speedboat di Laut Maluku, Angkut Pemain Bola, Pesawat TNI AU Dikerahkan Sisir Lautan

Misteri Hilangnya Speedboat di Laut Maluku, Angkut Pemain Bola, Pesawat TNI AU Dikerahkan Sisir Lautan

Regional
Jelang New Normal Batam, Perusahaan yang Langgar Protokol Kesehatan Akan Didenda

Jelang New Normal Batam, Perusahaan yang Langgar Protokol Kesehatan Akan Didenda

Regional
Gempa Aceh 4,8 Magnitudo Kamis Pagi, BMKG Waspada Potensi Gempa Susulan

Gempa Aceh 4,8 Magnitudo Kamis Pagi, BMKG Waspada Potensi Gempa Susulan

Regional
Pemkot Banjarmasin Mulai Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan, Ada Sanksi Fisik untuk Pelanggar

Pemkot Banjarmasin Mulai Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan, Ada Sanksi Fisik untuk Pelanggar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X