Banyak Kabupaten yang Belum Terhubung di Papua Barat, Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas

Kompas.com - 26/02/2020, 23:24 WIB
Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo, didampingi Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, meninjau lokasi rencana pembangunan jembatan penghubung Manokwari - Pulau Mansinam, Senin (10/2/2020). BUDY SETIAWANWakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo, didampingi Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, meninjau lokasi rencana pembangunan jembatan penghubung Manokwari - Pulau Mansinam, Senin (10/2/2020).

MANOKWARI, KOMPAS.com - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyebut sekitar 42,15 persen kabupaten di wilayahnya belum terhubung melalui jalur darat.

Hal itu disampaikan Dominggus dalam Rapat Koordinasi Teknis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Manokwari, Rabu (26/2/2020).

Dominggus mengatakan, pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung di daerah ini masih menjadi prioritas.

Baca juga: Masyarakat Gagalkan Upaya KKB Sandera Tiga Guru SD di Tembagapura

Ia berharap pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota bersinergi dalam memenuhi target pembangunan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Oleh karena itu, menurut dia, percepatan pembangunan harus dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meski terdapat kendala geografis.

"Kondisi geografis yang masih sulit menjadi pemicu tingginya indeks kemahalan dan biaya pembangunan infrastruktur. Ini yang menjadi salah satu kendala di Papua Barat," kata Dominggus.

Menurutnya, masih banyak jalan menuju pusat pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata yang belum memadai dan mendapatkan perawatan yang optimal.

Ia juga mengungkapkan realisasi pengaspalan jalan provinsi masih cukup minim, karena dari 2.309 kilometer jalan provinsi, baru 638 kilometer atau 27,6 persen yang teraspal dan dalam kondisi baik.

"Masih 70 persen lebih yang belum diaspal, masih berupa tanah dan rusak. Selain itu, pemeliharaan jalur irigasi yang menjadi kewenangan provinsi pun belum optimal," kata Gubernur.

Dominggus menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) provinsi bersama kabupaten/kota segera mengidentifikasi kendala pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Mendagri Minta DPR Segera Selesaikan Pembahasan RUU Otsus Papua

Ia juga menginginkan pembangunan infrastruktur di Papua Barat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota juga RPJM Nasional.

"Lalu bekerja sesuai kewenangan masing-masing. Apa yang tidak bisa dilakukan kabupaten/kota, provinsi harus akomodir. Begitu pula jika provinsi tidak bisa, kita usulkan ke pusat," katanya.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Ibu yang Lempar Atap Pabrik Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara, Kuasa Hukum: Itu Berlebihan

4 Ibu yang Lempar Atap Pabrik Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara, Kuasa Hukum: Itu Berlebihan

Regional
Pakai Jas Merah Hadiri Pelantikan Gibran, Rudy: Ini Semangat Baru

Pakai Jas Merah Hadiri Pelantikan Gibran, Rudy: Ini Semangat Baru

Regional
Demi Anak Jadi PNS, Kusmiyati Rela Utang Rp 200 Juta, Ternyata Ditipu Tetangga

Demi Anak Jadi PNS, Kusmiyati Rela Utang Rp 200 Juta, Ternyata Ditipu Tetangga

Regional
Oknum PNS di Riau yang Ditangkap Polisi karena Edarkan Sabu Ternyata Residivis

Oknum PNS di Riau yang Ditangkap Polisi karena Edarkan Sabu Ternyata Residivis

Regional
Antisipasi Penyebaran Covid-19, Pemkot Semarang Meniadakan Pesta Rakyat di Pelantikan Wali Kota Hendi

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Pemkot Semarang Meniadakan Pesta Rakyat di Pelantikan Wali Kota Hendi

Regional
Dicopot dari Ketua DPC Partai Demokrat Blora, Bambang Susilo Ungkap Alasannya Dukung KLB

Dicopot dari Ketua DPC Partai Demokrat Blora, Bambang Susilo Ungkap Alasannya Dukung KLB

Regional
Usai Dilantik Jadi Wali Kota Solo, Gibran Kawal Percepatan Vaksinasi Covid-19

Usai Dilantik Jadi Wali Kota Solo, Gibran Kawal Percepatan Vaksinasi Covid-19

Regional
Korban Tewas Tambang Ilegal Parigi Moutong Jadi 6 orang, 4 di Antaranya Perempuan

Korban Tewas Tambang Ilegal Parigi Moutong Jadi 6 orang, 4 di Antaranya Perempuan

Regional
Kakek Tunarungu Simpan 9 Karung Uang di Rumah, Lurah: Dihitung Sudah Rp 174 Juta, dan Masih Ada 2 Karung Lagi

Kakek Tunarungu Simpan 9 Karung Uang di Rumah, Lurah: Dihitung Sudah Rp 174 Juta, dan Masih Ada 2 Karung Lagi

Regional
Cerita Evakuasi, Jalan Kaki Selama 9 Jam demi Selamatkan Sakirin

Cerita Evakuasi, Jalan Kaki Selama 9 Jam demi Selamatkan Sakirin

Regional
Dilantik Jadi Wali Kota Solo, Gibran Tak Langsung Tempati Rumah Dinas Loji Gandrung

Dilantik Jadi Wali Kota Solo, Gibran Tak Langsung Tempati Rumah Dinas Loji Gandrung

Regional
Sudah 4 Hari, Ceceran Minyak Mentah Kembali Muncul di Pesisir Karawang

Sudah 4 Hari, Ceceran Minyak Mentah Kembali Muncul di Pesisir Karawang

Regional
Pria Asal Sumbar Cabuli 30 Bocah Laki-laki, Diduga Punya Kelainan Seks

Pria Asal Sumbar Cabuli 30 Bocah Laki-laki, Diduga Punya Kelainan Seks

Regional
Tangis Kusmiyati Tanggung Utang Bank Rp 200 Juta demi Anaknya Jadi PNS

Tangis Kusmiyati Tanggung Utang Bank Rp 200 Juta demi Anaknya Jadi PNS

Regional
Pelapor 4 Petugas Forensik Jadi Penista Agama Syok Kasusnya Dihentikan, Berupaya Ajukan Pra Peradilan

Pelapor 4 Petugas Forensik Jadi Penista Agama Syok Kasusnya Dihentikan, Berupaya Ajukan Pra Peradilan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X