Pajak Bumi dan Bangunan Naik 130 Persen, Paguyuban Kepala Desa Protes

Kompas.com - 03/02/2020, 09:35 WIB
Kepala Desa Sraten Kabupaten Semarang, Rokhmad KOMPAS.com/ISTKepala Desa Sraten Kabupaten Semarang, Rokhmad

UNGARAN, KOMPAS.com - Paguyuban Kepala Desa Hamong Projo Kabupaten Semarang menyatakan menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kenaikan sebesar 130-200 persen tersebut dirasa memberatkan masyarakat.

Plt. Ketua Hamong Projo Rokhmad mengatakan, rencana kenaikan tersebut harus dikaji ulang. Apalagi, tidak ada sosialisasi kepada warga terkait kenaikan PBB.

"Harus ada kajian yang jelas. Dalam Perda itu hanya menyatakan setiap tiga tahun ada penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), penetapan itu asumsinya bisa tetap, bisa naik, bisa turun. Tapi kajiannya harus jelas," kata Rokhmad di Balai Desa Sraten, Senin (3/2/2020).

Baca juga: PBB Naik Dua Kali Lipat di Sejumlah Wilayah, Anies Tinjau Ulang Kebijakannya

Dia menilai, kenaikan tersebut bertentangan dengan kondisi masyarakat karena saat ini perekonomian sedang tidak baik.

"Dasar perhitungan itu apa, juga tidak jelas. Ini jadi pertanyaan dan menyebabkan benturan antara warga dengan perangkat desa yang bertugas memungut pajak. Kita hanya memungut tanpa memberi penjelasan, tentu akan banyak yang protes," jelasnya.

Menurut Rokhmad, zonasi mengenai pajak tersebut juga harus diperjelas.

"Jangan persawahan disamakan dengan pabrik atau perumahan, ini tidak adil," paparnya.

Jika pemerintah berpihak kepada rakyat, lanjutnya, tanah persawahan harus dibebaskan dari pajak.

Baca juga: Bayar Pajak Bumi dan Bangunan di Semarang Sekarang Bisa Pakai Go-Pay

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening mengatakan, sebelum menaikkan NJOP harus menarik piutang pajak dan PBB yang ada terlebih dahulu.

"Kemudian perlu adanya pembaruan data tentang kelas atau status tanah. Termasuk memperbarui data status alih fungsi pemanfaatan tanah," jelasnya.

Yakni tanah kosong yang kemudian menjadi industri, pemukiman baru, hingga didirikan usaha pariwisata.

Dia menilai, kenaikan PBB yang signifikan ada di wilayah perkotaan, kawasan industri, dan daerah pariwisata.

"Jadi rencana kenaikan PBB itu harus dikaji ulang. Kami khawatir jika kebijakan ini dipaksakan, malah akan membuat masyarakat memboikot bayar pajak," kata Bondan.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Regional
Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Regional
Libur Tahun Baru, Pemprov Jabar Perketat Penjagaan Tempat-tempat Viral Pariwisata

Libur Tahun Baru, Pemprov Jabar Perketat Penjagaan Tempat-tempat Viral Pariwisata

Regional
Pemprov Jabar Gagas Program Kualifikasi Kepsek Berintegritas Pertama di Indonesia

Pemprov Jabar Gagas Program Kualifikasi Kepsek Berintegritas Pertama di Indonesia

Regional
Program 'Jangkar', Upaya Dompet Dhuafa Berdayakan Perajin Rotan di Majalengka

Program "Jangkar", Upaya Dompet Dhuafa Berdayakan Perajin Rotan di Majalengka

Regional
Tanggapi Hasil Pemeriksaan BPK, Wagub Jabar: Insya Allah Akan Saya Sampaikan kepada Pimpinan

Tanggapi Hasil Pemeriksaan BPK, Wagub Jabar: Insya Allah Akan Saya Sampaikan kepada Pimpinan

Regional
Lewat Teman Bus Trans Metro Pasundan, Wagub Jabar Ajak Masyarakat Naik Transportasi Umum

Lewat Teman Bus Trans Metro Pasundan, Wagub Jabar Ajak Masyarakat Naik Transportasi Umum

Regional
Tingkatkan Pendapatan Daerah, Pemprov Jabar Luncurkan 'Bapenda Kapendak'

Tingkatkan Pendapatan Daerah, Pemprov Jabar Luncurkan "Bapenda Kapendak"

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.