Ganjar Kritisi Rencana Hapus Honorer: Kita Kekurangan Pegawai

SEMARANG, KOMPAS.com- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi rencana Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Nasional yang ingin menghapus tenaga honorer.

Langkah itu dipandang Ganjar bisa menyulitkan upaya pemenuhan pegawai di sejumlah instansi.

Saat ini, Ganjar menyatakan, akan ada kekurangan jumlah guru jika wacana penghapusan tenaga honorer ini jadi dilaksanakan.

"Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kita kekurangan pegawai. Guru saja kita kurang, kalau itu dipangkas, kita ndak ada guru, lho yang mau ngisi siapa?," katanya di Semarang, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Menunggu Nasib 8.000 Pegawai Honorer Tangsel Pascakesepakatan Pemerintah dan DPR

Selama ini, lanjut Ganjar, negara belum mampu menyediakan pegawai sesuai kebutuhan sehingga di beberapa daerah. 

Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai tetap dipandangnya sebagai salah satu cara untuk menutupi kekurangan.

Baca juga: Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Ganjar pun menegaskan, selama negara belum mampu memberikan pegawai sesuai kebutuhan, maka harus ada inovasi untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu.

"Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus," ujarnya.

Selain itu, masih banyak inovasi lain yang bisa dilakukan untuk pemenuhan pegawai dan semua dapat dilakukan agar pelayanan publik tidak terganggu.

"Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa P3K, harian lepas atau konsep honorer. Kalau honorer sekarang tidak boleh, kita pakai 'harlep' saja," ujar Ganjar.