Gaji Dibayar 3 Bulan Sekali, Ratusan Guru Datangi DPRD Jember

JEMBER, KOMPAS.com – Ratusan guru tidak tetap (GTT) mendatangi gedung DPRD Jember Rabu (15/1/2020).

Mereka melaporkan semua permasalahan yang dialaminya dan tak kunjung selesai. Salah satunya adalah tentang gaji yang hanya Rp 250.000 dibayar tiga bulan sekali.

Para guru tersebut pulang dari mengajar, langsung menuju ke DPRD Jember.

Di halaman gedung dewan, mereka menggelar istighosah dengan membaca Al-Quran dan selawat.

Baca juga: Ganjar Akan Cabut Izin Sekolah jika Gaji Guru Masih di Bawah UMK

Sementara, beberapa perwakilan guru masuk ke ruang banmus untuk membahas persoalan guru dengan panitia hak angket DPRD Jember.

“Tuntutan pertama, masukan anggaran untuk R APBD 2020,” kata Ilham Wahyudi, salah satu perwakilan guru pada Kompas.com.

Menurut dia, guru harus sejahtera dengan mendapat gaji Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Sebab selama ini, gaji para GTT diambilkan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Dicicil selama tiga bulan sekali, ada yang Rp 250.000 Rp 700.000,” tutur dia.

Bahkan, kata dia, ada gaji guru yang tidak seberapa itu dicicil selama enam bulan.

Selain itu, kata dia, tahun 2019 guru tidak bisa mendaftarkan CPNS di Jember.

Sebab, Kabupaten Jember tidak mendapat jatah karena pemerintah terlambat mengajukan.

“Nasib guru sudah terkubur untuk menjadi ASN,” tutur dia.

Sementara itu, ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono menambahkan persoalan pendidikan yang terjadi karena kebijakan bupati.

Di antaranya honor GTT yang seringkali terlambat. Serta tidak mendapatkan jatah CPNS 2019.

“Padahal hal itu sangat ditunggu oleh GTT, khususnya terutama yang umurnya hampir mencapai syarat batas maksimal calon peserta CPNS,” terang dia.

Sementara itu, ketua panitia angket Tabroni menambahkan pihaknya ingin mengetahui persoalan pendidikan di Jember.

Baca juga: Gaji Guru Honorer Naik, Edy Rahmayadi: Kalau Bisa Rp 100 Ribu Per Jam

“Kami mendengar banyak persoalan pada guru, mulai dari honor, tempat mengajar yang jauh dan lainnya,” ucap dia.

Masalah tersebut, kata dia, akan ditampung untuk oleh panita angket DPRD Jember.

Kemudian, akan disampaikan pada bupati Jember untuk dimintai pertanggungjawaban ketika dipanggil oleh panitia angket.

“Kami menampung secara keseluruhan untuk menjadi bahan panitia angket,” tandas dia.