Nama Firli Bahuri Disebut di Sidang Suap Bupati Muara Enim, Ini Jawaban Jaksa KPK

Kompas.com - 14/01/2020, 17:05 WIB
Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, lantaran terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan jalan, Selasa (14/1/2020). Dalam sidang tersebut, nama ketua KPK terpilih Firli Bahuri sempat disebut oleh eksepsi terdakwa. KOMPAS.COM/AJI YK PUTRABupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, lantaran terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan jalan, Selasa (14/1/2020). Dalam sidang tersebut, nama ketua KPK terpilih Firli Bahuri sempat disebut oleh eksepsi terdakwa.

PALEMBANG, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menolak eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa Ahmad Yani Bupati Muara Enim nonaktif yang terseret dalam kasus suap proyek pembangunan jalan.

Maqdir Ismail selaku kuasa hukum Ahmad Yani sebelumnya menyebutkan, jika Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK merupakan syarat kepentingan politik untuk menjegal Firli Bahuri yang akan dilantik menjadi pimpinan KPK.

Selain itu, nama Firli Bahuri juga sempat disebut akan menerima uang suap dari terdakwa Elfin MZ Muchtar selaku PPK pengerjaan proyek jalan di Kabupaten Muara Enim, saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Namun, rencana tersebut batal dilakukan karena ditolak oleh keponakan dari Firli Bahuri.

Baca juga: Jaksa Tuntut Robi Penyuap Bupati Muara Enim 3 Tahun Penjara

JPU KPK Roy Riadi dalam sidang dengan agenda jawaban atas eksepsi terdakwa Ahmad Yani membantah jika penyeledikan kasus suap fee proyek tersebut digunakan oleh pimpinan KPK yang saat itu di jabat oleh Agus Rahardjo digunakan untuk kepentingan lain yaitu untuk merusak harkat dan martabat ketua KPK terpilih Firli Bahur.

"Penasihat hukum terdakwa pada sidang sebelumnya dilakukan dengan membangun narasi fatamorgana demi kepentingan kliennya dengan alibi mencari kebenaran materil.Apa lagi materi yang disampaikan tidak sesuai subtansi hukum namun tetap dimasukan dalam pembacaan eksepsi,"kata Roy dalam sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Selasa (14/1/2020).

Roy mengungkapkan,permintaan penasihat hukum untuk pembatalan dakwaan terhadap Ahmad Yani dianggap tidak mendasar.

Baca juga: Kuasa Hukum: Bupati Muara Enim Ditangkap untuk Jegal Firli Jadi Ketua KPK

 

Sebab, Ahmad Yani memiliki kewenangan teknis dalam kasus suap proyek pembangunan jalan tersebut.

"Sejatinya seorang kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) seharusnya memiliki rasa malu dan minta maaf kepada rakyatnya akibat perbuatannya sebagai bentuk kesalahannya. Dari hasil dakwaan, proses terjadinya tindak pidana suap dan OTT di bawah kendali terdakwa Ahmad Yani. Kami menolak semua eksepsi yang dilakukan terdakwa dan proses persidangan dapat dilanjutkan," ucap Roy.

Diberitakan sebelumnya, nama ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut dalam sidang suap proyek pembangunan jalan yang menjerat Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, pada Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Namanya Disebut dalam Sidang Dugaan Suap Bupati Muara Enim, Ini Respons Firli

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Detik-detik Mobil Elf Berpenumpang 14 Orang Masuk Jurang, Diduga Rem Blong

Detik-detik Mobil Elf Berpenumpang 14 Orang Masuk Jurang, Diduga Rem Blong

Regional
Sampah Jadi Permasalahan Klasik Sungai di Denpasar, Dibersihkan untuk Antisipasi Banjir

Sampah Jadi Permasalahan Klasik Sungai di Denpasar, Dibersihkan untuk Antisipasi Banjir

Regional
Polda Jambi Bantah Disebut Membubarkan Deklarasi KAMI

Polda Jambi Bantah Disebut Membubarkan Deklarasi KAMI

Regional
Napi Bisa Kendalikan Narkoba, Kepala Lapas Pekanbaru Mengaku Lalai

Napi Bisa Kendalikan Narkoba, Kepala Lapas Pekanbaru Mengaku Lalai

Regional
Libur Panjang, 83.257 Kendaraan Melintas di Tol Pemalang-Batang

Libur Panjang, 83.257 Kendaraan Melintas di Tol Pemalang-Batang

Regional
Masuk Riau Diperketat, Penumpang Wajib Cek Suhu Tubuh di Pos Jaga

Masuk Riau Diperketat, Penumpang Wajib Cek Suhu Tubuh di Pos Jaga

Regional
Gudang Rosok Dibongkar Pencuri, Beberapa Kuintal Barang Bekas Hilang

Gudang Rosok Dibongkar Pencuri, Beberapa Kuintal Barang Bekas Hilang

Regional
Elf Berpenumpang 14 Orang Masuk Jurang, Bocah 9 Tahun Tewas, Belasan Lain Luka

Elf Berpenumpang 14 Orang Masuk Jurang, Bocah 9 Tahun Tewas, Belasan Lain Luka

Regional
Soal Pembubaran Deklarasi KAMI di Jambi, Ini Penjelasan Gugus Tugas

Soal Pembubaran Deklarasi KAMI di Jambi, Ini Penjelasan Gugus Tugas

Regional
Karyawati SPBU Tewas dengan Tubuh Terluka di Jalan, Keluarga Duga Dibunuh

Karyawati SPBU Tewas dengan Tubuh Terluka di Jalan, Keluarga Duga Dibunuh

Regional
Klaster Pilkada Purbalingga Meluas, dari Paslon, Tim Sukses, hingga Petugas KPU Positif Covid-19

Klaster Pilkada Purbalingga Meluas, dari Paslon, Tim Sukses, hingga Petugas KPU Positif Covid-19

Regional
Pria yang Merusak Motornya dengan Batu Besar Akhirnya Ditilang

Pria yang Merusak Motornya dengan Batu Besar Akhirnya Ditilang

Regional
BPBD Catat 31 Desa dan 10 Kecamatan Terdampak Banjir Kebumen

BPBD Catat 31 Desa dan 10 Kecamatan Terdampak Banjir Kebumen

Regional
Pemkot Malang Ingin RS Lapangan Tetap Didirikan Meski Kasus Aktif Tersisa 17 Orang

Pemkot Malang Ingin RS Lapangan Tetap Didirikan Meski Kasus Aktif Tersisa 17 Orang

Regional
Wali Kota Solo 'Bermain' Medsos: Tujuan Utama Bukan untuk Pencitraan...

Wali Kota Solo "Bermain" Medsos: Tujuan Utama Bukan untuk Pencitraan...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X