5 Fakta Seputar UN Dihapus, Dukungan Kepala Daerah hingga Dikritik Jusuf Kalla

KOMPAS.com - Penghapusan ujian nasional (UN) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, terus menjadi sorotan.

Sejumlah kepala daerah dan tokoh masyarakat turut menyampaikan pendapat mereka terkait terobosan Menteri Nadiem tersebut. 

Salah satunya, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji. Menurutnya, selama ini porsi UN begitu berlebihan dalam menentukan kelulusan, sehingga menjadi momok bagi anak. Dirinya pun tegas mendukung penghapusan UN.

Sementara itu, Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla mengkritik program terobosan Menteri Nadiem tersebut.

Menurut Kalla, penghapusan UN akan membuat maka pendidikan Indonesia kembali seperti sebelum tahun 2003 saat UN belum diberlakukan.

Saat itu, menurut Kalla, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.

Berikut ini fakta lengkapnya:

1. Konsep "Merdeka Belajar" menurut Menteri Nadiem

DOK. KEMENDIKBUD Mendikbud Nadim Makarim menjelaskan arah kebijakan pendidikan Merdeka Belajar dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Setelah menjabat sebagai Mendikbud, Nadiem membuat terobosan dengan empat program kebijakan pendidikan yang disebut "Merdeka Belajar".

"Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional ( UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi," ujar Nadiem di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," tutur Nadiem.