22 Harley Davidson yang Disita Tak Miliki Surat Resmi dan Pemilik Beli Lewat eBay

Kompas.com - 12/12/2019, 07:17 WIB
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Barat menghibahkan 7 unit sepeda motor Harley Davidson kepada Polda Jawa Barat dan 2 unit kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Barat menghibahkan 7 unit sepeda motor Harley Davidson kepada Polda Jawa Barat dan 2 unit kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Rabu (11/12/2019).
Editor Rachmawati

KOMPAS.com — Sejak tahun 2018, Polda Jawa Barat mengamankan sebanyak 22 unit motor besar Harley Davidson yang masuk ke Indonesia dan tidak memiliki surat resmi.

Dari keterangan pemilik, motor tersebut dibeli lewat eBay dan pengirimannya berupa spare part.

"Waktu itu kami tilang dulu, jadi motor-motor ini ada orangnya. Kemudian kami tanya dapat dari mana, mereka semua bilang beli lewat eBay. Jadi, kami enggak bisa proses karena eBay itu jual beli, perdagangan bebas, masuknya bukan utuh, tapi berupa spare part. Dipotong-potong dulu baru disusun lagi. Semua enggak ada suratnya," ujar Dirkrimsus Polda Jabar Kombes Iksantyo Bagus, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: 22 Harley Davidson Disita Negara, 13 Dilelang, Sisanya Dibagikan ke Polisi dan Kejaksaan

Oleh Polda Jawa Barat, 22 unit Harley Davidson yang diduga barang eks impor tersebut kemudian diserahkan ke Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat.

Penyerahan dilakukan pada Rabu (11/12/2019) bersamaan dengan kegiatan pemusnahan barang milik negara (BMN) yang dihimpun dalam penindakan oleh Kanwil DJBC Jawa Barat, sepanjang tahun 2017 sampai 2018, atas pelanggaran terhadap UU Kepabeanan dan UU Cukai.

Baca juga: Ayahnya Pilot Pesawat yang Bawa Harley Selundupan, Devano: Ayah Saya Orang Baik

Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat Saipullah Nasution mengatakan bahwa barang tersebut adalah eks impor maka undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Kepabeanan dan harus ada unsur pidana.

Namun, untuk kasus 22 motor besar tersebut, pihaknya menyebut tidak ditemukan unsur pidana sehingga barang tersebut ditetapkan sebagai barang milik negara.

"Motor besar yang diserahkan Polda Jawa Barat kepada Bea Cukai ini untuk penyelesaian antara tahun 2018. Setelah kami lakukan proses penelitian, kami tetapkan sebagai barang milik negara," kata Saipullah di Kantor DJBC Jawa Barat, Jalan Surapati, Rabu pagi.

Baca juga: Nilai Prestise Motor Harley Davidson...

Saipullah mengatakan, 13 unit Harley Davidson akan dilelang dan hasilnya masuk ke kas negara.

Sementara sisanya akan dihibahkan ke kepolisian dan kejaksaan. Sebanyak tujuh unit untuk Polda Jawa Barat dan dua unit untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

"13 unit yang kami lelang itu nilainya Rp 1,6 miliar dan sudah kami setorkan ke kas negara. Tujuh unit dihibahkan ke Polda Jawa Barat untuk kegiatan Patwal dan dua unit kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga untuk patwal," jelasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Putra Prima Perdana | Editor: Robertus Belarminus)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ada Gugatan Hasil Pilkada, Eistianah Ditetapkan sebagai Bupati Demak Terpilih

Tak Ada Gugatan Hasil Pilkada, Eistianah Ditetapkan sebagai Bupati Demak Terpilih

Regional
KPU Tetapkan Wabup Petahana sebagai Bupati Blora Terpilih

KPU Tetapkan Wabup Petahana sebagai Bupati Blora Terpilih

Regional
Rumah Warga Roboh dan Ubin RSUD Talaud Pecah akibat Gempa di Sulawesi Utara

Rumah Warga Roboh dan Ubin RSUD Talaud Pecah akibat Gempa di Sulawesi Utara

Regional
Pemprov Maluku Terapkan Aturan Baru, Tamu di Kantor Gubernur Wajib Tes Cepat Antigen

Pemprov Maluku Terapkan Aturan Baru, Tamu di Kantor Gubernur Wajib Tes Cepat Antigen

Regional
Ruang Isolasi Pasien Covid-19 Nyaris Penuh, Begini Langkah Pemkot Kupang

Ruang Isolasi Pasien Covid-19 Nyaris Penuh, Begini Langkah Pemkot Kupang

Regional
Antisipasi Dampak PPKM, Ganjar Ajukan Tambahan Anggaran Rp 1 Triliun

Antisipasi Dampak PPKM, Ganjar Ajukan Tambahan Anggaran Rp 1 Triliun

Regional
Lebih Sepekan PTKM, Kasus Covid-19 di DIY Melonjak, Hari Ini Bertambah 456

Lebih Sepekan PTKM, Kasus Covid-19 di DIY Melonjak, Hari Ini Bertambah 456

Regional
Hendi-Ita Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Terpilih

Hendi-Ita Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Terpilih

Regional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Wali Kota Solo: Kita Ikut Saja

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Wali Kota Solo: Kita Ikut Saja

Regional
Pengusaha yang Diduga Gelapkan Pajak Rp 2,5 Miliar di Jambi Segera Diadili

Pengusaha yang Diduga Gelapkan Pajak Rp 2,5 Miliar di Jambi Segera Diadili

Regional
9 Hari PPKM di Jatim, 1,2 Juta Warga Terjaring Operasi Yustisi, Denda Terkumpul Rp 299 Juta

9 Hari PPKM di Jatim, 1,2 Juta Warga Terjaring Operasi Yustisi, Denda Terkumpul Rp 299 Juta

Regional
RSUD Gunungsitoli Berganti Nama Jadi RSUD dr M Thomsen Nias

RSUD Gunungsitoli Berganti Nama Jadi RSUD dr M Thomsen Nias

Regional
Soal Wacana Polantas Tak Lagi Menilang dan Digantikan ETLE, Warga: Uang Tilang Aman

Soal Wacana Polantas Tak Lagi Menilang dan Digantikan ETLE, Warga: Uang Tilang Aman

Regional
Gempa Magnitudo 7,0 Guncang Sulut, Warga Talaud Panik hingga Lari Keluar Rumah

Gempa Magnitudo 7,0 Guncang Sulut, Warga Talaud Panik hingga Lari Keluar Rumah

Regional
Ganjar Setuju PPKM di Jawa Tengah Diperpanjang

Ganjar Setuju PPKM di Jawa Tengah Diperpanjang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X