Materi Soal Ujian Sekolah di Kediri Diduga Bermuatan Khilafah

KEDIRI, KOMPAS.com — Naskah soal ujian Fiqh pada penilaian akhir semester (PAS) tingkat madrasah aliyah (setingkat SMA) sewilayah kerja Kediri, Jawa Timur, mendapat sorotan karena diduga bermuatan materi khilafah.

Soal tersebut untuk siswa kelas XII tahun ajaran 2019/2020.

Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kabupaten Kediri menganggap soal tersebut disusupi indoktrinasi ajaran khilafah.

Sekretaris LPBH NU Taufik Dwi Kusuma mengatakan, salah satu contohnya terdapat pada soal nomor 3 dalam lembar ujian.

Baca juga: Megawati Minta Pendukung Khilafah Datang ke DPR Sampaikan Aspirasi

Berikut kutipan soal tersebut:

Khilafah yang dibangun Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para sahabatnya berlandaskan pada pijakan kokoh yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk :

A. Melindungi rakyat lemah

B. Membina Toleransi

C. Menegakkan kalimat Tauhid

D. Membangun Kerjasama

E. Menghindari permusuhan.

"Proses indoktrinasi di dalam materi pelajaran ini sangat terlihat," ujar Taufik dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2019) malam.

LPBH NU sangat menyesalkan kemunculan materi itu dalam soal untuk siswa.

Mereka meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengoreksi materi pelajaran di sekolah tersebut.

Selain itu, mereka juga mendesak Kemenag untuk merevisi dan mengevaluasi total materi ajar Fiqh yang bermuatan khilafah itu.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Enim Hartono membenarkan adanya soal-soal tersebut.

Dia menyebutnya sebagai kesalahan naskah soal.

"Jadi memang terjadi kesalahan naskah soal," ujar Hartono kepada wartawan di Kediri, Kamis (5/12/2019).

Hartono menambahkan, atas masalah itu, Kantor Wilayah Kemenag Kediri sudah langsung memanggil para kepala sekolah Madrasah Aliyah beserta wakil kepala kurikulum untuk mengklarifikasi.

Selain itu, sudah ditetapkan langkah-langkah lanjutan, yakni menarik naskah soal tersebut dan akan dilakukan ujian ulang.

Kanwil Kemenag juga melakukan investigasi penyebab masalah tersebut.

"Lalu letak kesalahannya di mana? Saya tidak tahu karena itu sudah menjadi ranah Kanwil," kata Hartono.