Aria Bima: Pemilihan Presiden Lewat MPR Bentuk Kemunduran Proses Demokrasi

SUKOHARJO, KOMPAS.com - Politisi PDI-P, Aria Bima menilai, wacana agar pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan ke MPR merupakan bentuk kemunduran dalam proses berdemokrasi.

"Pemilihan presiden dan wakil presiden lewat institusi MPR saya kira itu bentuk kemunduran di dalam proses kita berdemokrasi," katanya ditemui di Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (1/12/2019).

Menurutnya, kemunduran itu bukan kemudian menujukkan sistem demokrasi yang ada di Indonesia mengalami kemajuan.

Justru, kekurangan dalam Pilpres 2019, misalnya politik uang atau konflik sosial yang terjadi membuat kekhawatiran sehingga potensi demokrasi tidak menjadi penguat kebangsaan.

Baca juga: Wacana Presiden Dipilih MPR Dinilai Bertentangan dengan Konsep Presidensial

Aria mengatakan, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden justru lebih tepat untuk penguatan kebangsaan.

Meski demikian, katanya, aturan dalam pelaksanaan pemilihan langsung tersebut harus lebih diperketat. Sebab tujuan dari pemilihan langsung tersebut adalah untuk menjunjung tinggi kebangsaan.

"Tetap pemilihan langsung. Tetapi, aturannya kita perketat. Tujuan kita bukan berdemokrasi. Tujuan kita ini bernegara dan berbangsa dalam negara kesatuan dengan menggunakan instrumen demokrasi. Maka kalau kita tidak memberikan penguatan muncul inisiasi pemilihannya MPR lagi," ujar dia.

Baca juga: Perludem: Usul Presiden Dipilih MPR Membawa Indonesia ke Masa Kelam

Sebelumnya, pimpinan MPR melakukan safari politik ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam kunjungan itu, menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, pihaknya banyak mendapat masukan terkait isu kebangsaan, salah satunya mengenai wacana pemilihan presiden dan wakil presiden secara tidak langsung.

Kepada Bambang, PBNU mengusulkan agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR.