Bupati Asmat: Pemekaran Provinsi Papua Selatan Sesuai Aspirasi Masyarakat

ASMAT, KOMPAS.com - Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan, pemekaran Provinsi Papua Selatan merupakan aspirasi dari masyarakat setempat.

Menurut Elisa, aspirasi masyarakat soal pemekaran Provinsi Papua Selatan sudah sejak 2007 lalu.

Hanya saja, usulan itu tertunda karena adanya moratorium.

"Prinsipnya kita ini kan sebagai kepala daerah punya kewajiban untuk meneruskan aspirasi masyarakat. Jadi Asmat sangat setuju pemekaran Provinsi Papua Selatan," kata Elisa, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Tuntut Pemekaran, Pengunjuk Rasa Hadang Rombongan Bupati dan Gubernur

Bagi Elisa, pemekaran provinsi merupakan solusi percepatan pemerataan pembangunan.

Sebab, apabila Provinsi Papua tidak dimekarkan, maka pembangunan akan terlambat.

Menurut dia, dengan jumlah 29 kabupaten/kota di Papua, tidak cukup selama 5 atau 10 tahun bagi seorang gubernur mempercepat proses pembangunan.

"Pemekaran ini kan kalau kita lihat upaya untuk pemerataan pembangunan itu bisa cepat. Kalau kita Papua ini masih tetap satu, ya sama saja. Gubernur ganti gubernur, tetap begitu saja," ujar Elisa.

Sebagai bentuk dukungan, menurut Elisa, pihaknya sudah membentuk tim yang akan membawa dokumen aspirasi persetujuan provinsi baru tersebut.

Dukungan itu dari DPRD Asmat, Pemkab Asmat dan Lembaga Masyarakat Adat Asmat.

Seluruh dokumen aspirasi itu nantinya akan dibawa dalam rapat koordinasi bersama Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Kabupaten Pegunungan Bintang di Merauke pada 27 dan 28 November 2019.

Setelah itu, dokumen diserahkan ke pemerintah pusat.

"Kalau tidak ada halangan, tanggal 27 kita akan kumpul di Merauke. Tapi koordinasi sudah kita laksanakan, sudah ada pembentukan asosiasi para bupati, ini semua dalam rangka menuju pemekaran Provinsi Papua Selatan," kata Elisa.

Baca juga: Soal Tambah Polres dalam Rencana Pemekaran Papua, Polri Tunggu Kajian

Meski saat ini pembentukan daerah otonomi baru (DOB) masih dalam moratorium, Elisa berharap pemerintah pusat bijaksana dalam pemekaran Provinsi Papua Selatan ini, demi percepatan pembangunan.

"Memang sekarang kita dihadapkan dengan moratorium, tapi kalau kita bicara dari sisi kesenjangan, dari sisi pelayanan, saya pikir Papua harus ada perlakuan khusus," kata Elisa.