PPP Enggan Bicara Soal Jatah Menteri

Kompas.com - 05/10/2019, 16:30 WIB
Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa saat menghadiri sebuah acara di Kota Malang, Jumat (4/10/2019) malam. KOMPAS.COM/ANDI HARTIKPelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa saat menghadiri sebuah acara di Kota Malang, Jumat (4/10/2019) malam.

MALANG, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Suharso Monoarfa masih enggan mengungkapkan jatah menteri dalam kanbinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Suharso mengaku, tidak bisa berkomentar karena posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

"Itu saya tidak bisa jawab," kata Suharso, saat menghadiri acara PPP di Kota Malang, Jumat (4/10/2019) malam.


Baca juga: Pernyataan Jokowi soal Jatah Menteri untuk Parpol Dinilai untuk Respons Desakan

Suharso juga tidak mengatakan jumlah kader PPP yang diusulkan untuk menjadi menteri. Begitu juga dengan menteri apa yang diincar oleh PPP.

"Wah, itu hak prerogatif Presiden. Saya tidak dalam posisi itu," kata dia.

PPP termasuk dalam partai koalisi pengusung pasangan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebagai partai koalisi, PPP berhak mengajukan nama kepada Presiden untuk menempati posisi menteri.

Sementara itu, PPP masih dalam tahap mengevaluasi hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) yang berlangsung serentak dengan Pilpres yang lalu.

Baca juga: Nasdem Tidak Keberatan PDI-P Minta Banyak Jatah Menteri, Tapi...

Suharso mengatakan, evaluasi dilakukan di tiap wilayah. Sebab, setiap wilayah memiliki persoalannya sendiri.

"Ada kearifan lokal di sana. Jadi, kita tidak bisa menyamaratakan di Jawa Timur dan Jawa Tengah," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X