Baru Dilantik, Anak Wali Kota Medan Dikritik karena Merokok...

Kompas.com - 17/09/2019, 12:30 WIB
Edriansyah Rendy, anak dari Wali Kota Medan Dzulmi Eldin saat  pengucapan sumpah  dan janji anggota DPRD Medan masa jabatan 2019-2024 di gedung DPRD Medan, Senin (16/9/2019) Dok: Humas Pemko MedanEdriansyah Rendy, anak dari Wali Kota Medan Dzulmi Eldin saat pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Medan masa jabatan 2019-2024 di gedung DPRD Medan, Senin (16/9/2019)

MEDAN, KOMPAS.com - Baru saja dilantik, satu dari 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan periode 2019 - 2024, sudah dikritik karena sikapnya. Dia adalah Edriansyah Rendy yang tak lain anak dari Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.  

Sikap politisi muda dari Partai Nasdem ini dikritik oleh Yayasan Pusaka Indonesia (YPI), gara-gara merokok di lobi utama Gedung Dewan.

Tindakan Rendy yang merokok tersebut dinilai melanggar Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Perkantoran di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumut dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014.

Perda tersebut menyatakan, Gedung DPRD merupakan tempat bekerja yang ditetapkan sebagai salah satu KTR.

"Santai dia merokok setelah berfoto-foto sama para pengemarnya usai dilantik. Tak peduli dia sama orang di sekitarnya, sudah melanggar perda KTR dia. Semestinya, siapapun dia, apalagi sudah jadi pejabat publik, harus taat aturan,” kata Ketua Badan Pengurus YPI OK Syahputra Harianda kepada Kompas.com, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Korban Penyebaran Foto Bugil oleh Anggota DPRD Ingin Temui Pengurus PKB

Menurut Putra, tindakan Rendy menjadi contoh buruk di masyarakat.

Putra berharap, semua wakil rakyat bisa memberikan contoh yang baik dengan mematuhi hukum dan aturan.

Apalagi, menurut Putra, aturan tersebut dibuat sendiri oleh anggota Dewan.

"Kami minta Pemkot Medan melakukan sosialisasi, supaya tidak ada lagi masyarakat yang beralasan tidak tahu kalau ada peraturan KTR," ucap Putra.

Putra mengatakan, kepatuhan terhadap peraturan harus dimulai dari penyelengara pemerintah daerah seperti DPRD, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat.

Sebelumnya, YPI juga pernah mengkritik sikap anggota DPRD Sumut yang merokok di ruang sidang paripurna.

Mantan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan, peraturan larangan merokok juga mengharuskan adanya pengumuman dan tanda larangan merokok di setiap pintu masuk, pintu kerja, ruang-ruang rapat, dan tempat-tempat strategis yang mudah terbaca. 

Dia pun mengingatkan bahwa sekretaris dewan sebagai penanggungjawab Gedung DPRD harus membuat tanda larangan tersebut. 

Baca juga: Kisah Anggota DPRD Jabar Berusia 22 Tahun, Modal Patungan hingga Stigma Partai Orang Tua



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puluhan Rumah di Simalungun Rusak akibat Longsor dan Banjir

Puluhan Rumah di Simalungun Rusak akibat Longsor dan Banjir

Regional
Ini Alasan PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang

Ini Alasan PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang

Regional
Kasus Mayat Bayi Dalam Kantong Plastik, Polisi Tetapkan Ibu Kandung sebagai Tersangka

Kasus Mayat Bayi Dalam Kantong Plastik, Polisi Tetapkan Ibu Kandung sebagai Tersangka

Regional
Bawaslu Klaim Kasus Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada Cenderung Turun

Bawaslu Klaim Kasus Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada Cenderung Turun

Regional
Ridwan Kamil Puji Ketua PBNU yang Berani Umumkan Diri Positif Covid-19

Ridwan Kamil Puji Ketua PBNU yang Berani Umumkan Diri Positif Covid-19

Regional
Langgar Protokol Kesehatan, Operasional Obyek Wisata Dusun Semilir Semarang Dihentikan

Langgar Protokol Kesehatan, Operasional Obyek Wisata Dusun Semilir Semarang Dihentikan

Regional
Rizieq Shihab Akan Dipanggil Polisi Terkait 2 Kasus Berbeda di Bogor

Rizieq Shihab Akan Dipanggil Polisi Terkait 2 Kasus Berbeda di Bogor

Regional
Ridwan Kamil Sebut Tokoh Publik Wajib Umumkan Hasil Tes Covid-19

Ridwan Kamil Sebut Tokoh Publik Wajib Umumkan Hasil Tes Covid-19

Regional
KPU Solo Temukan 8.237 Lembar Surat Suara Rusak

KPU Solo Temukan 8.237 Lembar Surat Suara Rusak

Regional
10 Orang Diperiksa Polisi soal RS Ummi, Termasuk Menantu Rizieq Shihab

10 Orang Diperiksa Polisi soal RS Ummi, Termasuk Menantu Rizieq Shihab

Regional
Kronologi Balita Tewas Setelah Terjebak Dalam Rumah yang Terbakar

Kronologi Balita Tewas Setelah Terjebak Dalam Rumah yang Terbakar

Regional
Masa Tanggap Darurat Covid-19 di DIY, Sri Sultan: Pusat Diperpanjang, Mosok Aku Nyabut

Masa Tanggap Darurat Covid-19 di DIY, Sri Sultan: Pusat Diperpanjang, Mosok Aku Nyabut

Regional
Tulis Cerpen di Penjara, Jerinx Singgung Soal Kaliyuga hingga Kebebasan Berpendapat

Tulis Cerpen di Penjara, Jerinx Singgung Soal Kaliyuga hingga Kebebasan Berpendapat

Regional
Pemprov DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat Covid-19 untuk Ketujuh Kalinya

Pemprov DIY Perpanjang Status Tanggap Darurat Covid-19 untuk Ketujuh Kalinya

Regional
KPU Targetkan 79 Persen Pemilih Gunakan Suaranya di Pilkada Kalsel

KPU Targetkan 79 Persen Pemilih Gunakan Suaranya di Pilkada Kalsel

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X