Ketersediaan Air di Ibu Kota Baru Kalimantan Timur Dijamin Aman

Kompas.com - 05/09/2019, 01:11 WIB
Foto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYFoto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru.

MALANG, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan potensi air di Kalimantan Timur cukup besar.

Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, telah ditetapkan sebagai calon ibu kota negara baru.

Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Fauzi Idris mengatakan, potensi air di Indonesia sebanyak 3,9 triliun meter kubik. Potensi air terbesar ada di Pulau Kalimantan. Sampai sejauh ini, potensi air itu masih terpakai sebesar 17 persen.

“Paling besar potensi airnya ada di Kalimantan. Termasuk Kalimantan Timur,” katanya di Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Kalimantan Timur Dipilih Jadi Ibu Kota Negara Bukan karena Lobi

Namun begitu, Fauzi mengatakan, dibutuhkan pengelolaan terhadap potensi air tersebut.

Sebab, tidak hanya ketersediaan air yang dibutuhkan. Melainkan juga kualitas sehingga aman dikonsumsi.

Fauzi menjelaskan ada 5 K yang harus terpenuhi. Yakni ketersediaan, kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.

“Keterjangkauan, semua harus terjangkau. Dari desa-desa, ke pelosok-pelosok harus terjangkau. Kontinuitas, bagaimana air itu terus mengalir. Dari hulu, dari air yang belum diolah, sampai diolah, diproduksi sampai kita bawa ke distribusi sampai ke end user, ke masyarakat dan sebagainya, pabrik dan kantor-kantor,” katanya.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta 1, Raymond Valiant Ruritan meminta agar pengelolaan air di daerah calon ibu kota tidak diserahkan ke pihak swasta. Sebab, jika sistem pegelolaan air diserahkan kepada pihak swasta berisiko besar.

“Kami menyampaikan jangan diberikan ke swasta, kalau ada apa-apa bahaya,” katanya.

Staf Khusus Presiden Bidang Perekonomian, Ahmad Erani Yustika mengatakan, pemindahan ibu kota negara bisa menjadi ladang ekonomi baru di Kalimantan Timur.

Baca juga: Gubernur Isran: Kaltim Terpilih Sebagai Ibu Kota Negara Bukan Hasil Lobi

Nantinya, kawasan tersebut akan di bagi ke dalam sistem klaster. Sedangkan kawasan industri hanya boleh ada di klaster empat.

“Klaster empat dimungkinkan jadi kawasan industri,” katanya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X