Anggota DPR Terpilih di Jember, Berangkat Pelantikan Naik Ojek Online

JEMBER, KOMPAS.com — Agusta Jaka Purwana, anggota DPRD terpilih periode 2019-2024 dari Partai Demokrat, naik ojek online saat menghadiri pelantikan di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (21/8/2019).

Saat berangkat, Agusta Jaka Purwana diiringi puluhan pengemudi ojek lain.

"Itu merupakan inisiatif dari kawan-kawan ojek online untuk mengantar saya ke gedung dewan karena kebetulan saya adalah Ketua Pembina Paguyuban Solidaritas Independen Ojek Online sehingga saya berangkat bersama mereka dari rumah di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, menuju ke DPRD Jember," kata Agusta di DPRD Jember.

Baca juga: Fakta di Balik Anggota DPRD Kota Makassar Ditangkap Usai Konsumsi Narkoba

Aksi tersebut inisiatif kawan-kawan ojek online yang mengapresinya dengan harapan dapat menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan nasib para pengemudi ojek.

"Bagi saya itu adalah simbol perubahan karena ojek online merupakan simbol perubahan dari ojek konvensional sehingga kehadirannya di DPRD Jember bersama anggota dewan yang baru dapat membawa perubahan bagi masyarakat Jember ke depan lebih baik," tuturnya.

Politisi Partai Demokrat itu berharap ada aturan yang bisa mengatur antara ojek online dan ojek konvensional sehingga tidak ada konflik dan benturan di lapangan.

"Perlu payung hukum untuk mengatur hal itu sehingga perlu peraturan daerah untuk memperjuangkan penataan ojek online dan konvensional di Jember," katanya.

Baca juga: Kerusuhan di Timika Dipicu Kekecewaan Massa Menunggu Ketua DPRD dan Bupati Terlalu Lama

Saat mengantarkan ke gedung dewan, sejumlah pengemudi ojek online menitipkan pesan agar Agusta dapat menjadi anggota dewan yang amanah dan memperjuangkan nasib pengemudi ojek online agar lebih sejahtera.

Selain itu mereka juga berharap ada peraturan daerah sehingga tidak ada konflik dengan ojek konvensional.

Sebanyak 50 legislator Jember menghadiri pelantikan DPRD Jember periode 2019-2024 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Jember A Muqit Arief dan sejumlah pejabat forum pimpinan daerah.