"Yang Selamat dari Kejadian Bencana Itu Masyarakat Menyelamatkan Diri"

SUKABUMI, KOMPAS.com - Penanggulangan bencana bukanlah tanggung jawab pemerintah saja. Semua elemen masyarakat harus ikut andil dalam upaya penanganannya untuk meminimalisasi jatuhnya korban.

Salah satu lembaga yang menaungi berbagai unsur masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Forum ini dibentuk di berbagai daerah. Keberadaan FPRB ini merupakan salah satu indikator desa tangguh bencana.

"Berdasarkan hasil penelitian, yang selamat dari kejadian bencana itu masyarakat menyelamatkan diri," kata Ketua FPRB Jawa Barat H Soma Suparsa dalam perbincangan dengan Kompas.com di Palabuhanratu, Sabtu (10/8/2019).

Abah Soma, sapaan akrab Soma Suparsa, berada di Palabuhanratu dalam rangkaian keikutsertaannya pada Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) Tsunami Regional Jawa 2019 untuk wilayah Jawa Barat.

Baca juga: 5 Fakta Bencana Karhutla, PT SSS Jadi Tersangka hingga Asap Selimuti Upacara HUT Riau

Dia menjelaskan, pembentukan FPRB sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pembentukan FPRB ini, lanjut dia, untuk menyinergikan seluruh unsur pemangku kepentingan. Sebab, FPRB ini terbentuk dari unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi dan media massa.

"Pembentukan FPRB di kota atau kabupaten hingga desa-desa berbasis masyarakat sangat vital sekali," ujar penggiat alam terbuka yang juga anggota Wanadri dengan NRP W 498 Kabut Rimba (KR) ini.

"FPRB ini harus menjadi mitranya pemerintah dalam hal ini BPBD. Sehingga apa pun yang dijadikan pogram BPBD bisa dilaksanakan bila mana bekerja sama dengan FPRB," ujar Abah Soma yang juga sempat terjun dalam penanggulangan bencana tsunami Aceh 2004.

Dia menuturkan, di Jawa Barat ini, dari 27 kota atau kabupaten, baru sekitar 13 daerah yang telah membentuk FPRB. Salah satu daerah terbaru yang memiliki FPRB sudah menggelar musyawarah daerah (Musda) adalah Kota Bogor. Sementara Kabupaten Bandung baru menggiatkan kembali FPRB.

"FPRB kota atau kabupaten ini harus segera muncul ke permukaan. Karena kehadirannya untuk mengakomodir dan mendorong munculnya FPRB tingkat kecamatan dan desa," tutur Abah Soma yang kerap terlibat dalam Operasi Kemanusiaan di banyak lokasi.

"Dan keberadaan FPRB tingkat desa ini merupakan salah satu indikator Desa Tangguh Bencana," sambung alumni Fakultas Ekonomi Manajemen Uninus Bandung.

FPRB indikator destana

Kepala Subdit Peran Organisasi Sosial Masyarakat, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, BNPB, Wartono membenarkan pembentukan FPRB merupakan salah satu dari 20 indikator program desa tangguh bencana (destana).

"FPRB ini penting dalam prabencana untuk bersama-sama menginformasikan potensi ancaman bencana kepada masyarakat agar meminimalisasi korban dan kerugian," kata Watono di Palabuhanratu.

Dia menjelaskan, Ekspedisi Destana Tsunami bertujuan menginformasikan potensi ancaman tsunami, menyosialisasikan destana tsunami, termasuk indikator capaian pada aparat kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan serta masyarakat.