Bupati Minta Semua Pasukan Ditarik dari Nduga, Ini Pernyataan TNI

JAYAPURA, KOMPAS.com - Bupati Nduga Yairus Gwijangge beberapa waktu lalu kembali meminta TNI/Polri untuk menarik pasukannya dari daerah yang kini ia pimpin tersebut.

Menjawab hal tersebut, Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan tidak akan memenuhinya karena Nduga merupakan satu kesatuan dari NKRI.

"Aspirasi itu mungkin bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakatnya. Namun, untuk penarikan pasukan di Nduga tentu kita berdasarkan perintah Mabes TNI. Tentu kita tidak bisa melakukan begitu saja," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Ini 2 Langkah Strategis Pemerintah Atasi Konflik Sosial di Nduga

Ia menegaskan ada beberapa pertimbangan untuk menugaskan prajuritTNI tetap ada di Nduga.

Menurut Dax, fakta-fakta dalam satu tahun belakangan menunjukkan gangguan keamanan di Nduga itu frekuensinya cukup tinggi dan jumlah korban cukup banyak.

Nduga, tegasnya, bagian dari NKRI. Artinya masyarakat yang ada di wilayah tersebut bukan hanya masyarakat asli setempat, tetapi ada juga warga negara Indonesia lainnya.

"Fakta lainnya, korban-korban kekejaman OPM yang bermarkas di situ rata-rata warga pendatang sehingga TNI harus hadir untuk melindungi setiap warga Indonesia," tuturnya.

Dax menekankan keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Nduga juga menjadi pertimbangan keberadaan TNI yang juga memiliki fungsi untuk melakukan penegakan hukum.

"Di Nduga sudah jelas ada KKB yang baik secara langsung melakukan aksi maupun propaganda melalui media sosial dan menyatakan ingin melepaskan diri dari NKRI, itu sudah ancaman langsung terhadap kedaulatan negara," tuturnya.

Berdasarkan fakta-fakta itulah NI tetap menempatkan pasukannya di Nduga.