Ini 2 Langkah Strategis Pemerintah Atasi Konflik Sosial di Nduga

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah menyiapkan 2 langkah strategis untuk mengatasi konflik sosial berkepanjangan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua.

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN, Velix Wanggai menyatakan, kebijakan tersebut dibuat setelah bupati, ketua DPRD, sekda dan jajaran OPD Nduga menyampaikan aspirasinya pada minggu lalu.

"Dari aspirasi yang ada akhirnya kami mengagendakan 2 agenda besar. Pertama adalah kami merumuskan strategi/langkah-langkah rehabilitasi, pemulihan dan rekontruksi Nduga, terutama untuk saudara-saudara kami yang mengungsi," ujar Velix, di Jayapura, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Kapuspen: Pasukan TNI di Nduga Bukan untuk Menakuti Rakyat

Dari strategi pertama ini, lanjut dia, Kementerian PPN sedang merumuskan bagaimana langkah-langkah pemuihan sosial, membangun psikologi, memperkuat peran tokoh-tokoh agama dan adat untuk penyelesaian masalah sosial dengan juga memperhatikan aspek keamanan.

Strategi kedua adalah merumuskan langkah-langkah percepatan pembangunan di Kabupaten Nduga. Dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua, Nduga merupakan daerah yang relatif paling tertinggal.

"Jadi, kami menganggap membangun Nduga adalah menyelesaikan masalah di Papua. Nduga adalah simbol percepatan pembangunan di Papua, Nduga merupakan barometer percepatan pembangunan di Papua, sehingga kami sedang identifikasi bagaimana strategi komperhensif pembangunan Nduga," kata dia.

Velix mengaku, Kementerian PPN sedang memetakan 32 distrik yang ada di Nduga, di mana ada sekitar 12 distrik yang sekarang sedang bermasalah.

Untuk pelaksanaannya, Kementerian PPN telah membuat waktu kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Untuk strategi pertama kami berharap enam bulan ke depan ada langkah-langkah percepatan pemulihan sosialnya. Itu ada aspek dari Bappenas, BNPD, karena ini kami anggap dalam konteks kebencanaan," tutur dia.

"Strategi percepatan pembangunan kami petakan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan arah besar pembangunan nasional hingga 2024," sambung Velix.

Baca juga: Sekda: Warga Nduga di Pengungsian Butuh Tempat Tinggal

Namun, ada kendala untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut, yaitu masih minimnya data kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Nduga.

"Masalah administrasi kependudukan dan catatan sipil itu jadi PR di seluruh Papua, tapi kami akan terus meningkatkan catatan dari Kementerian Sosial, Kemendagri, kami ingin meningkatkan catatan sipilnya saudara-saudara kita di Papua," kata dia.

Menurut dia, data tersebut penting karena menjadi barometer formulasi anggaran nasional yang menggunakan basis catatan sipil.