Menanti Kepastian Ibu Kota Baru, Bocoran Menteri PPN hingga Masalah Konflik Agraria

KOMPAS.com - Saat berada di Surabaya, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, mengatakan, Presiden Joko Widodo telah merestui perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan.

Namun, Bambang enggan menjelaskan lebih detail terkait lokasi yang ditunjuk oleh Jokowi.

Sementara itu, keputusan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan, mendapat kritikan dari Walhi.

Walhi menilai, Pulau Kalimantan masih banyak konflik agraria yang belum diselesaikan dan sudah mengendap bertahun-tahun.

Berikut ini fakta lengkapnya:

1. Bambang: Presiden ingin tidak segera jadi wacana

KOMPAS.com/GHINAN SALMAN Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro

Bambang enggan menyebut secara spesifik provinsi mana di Pulau Kalimantan yang bakal dipilih presiden sebagai ibu kota baru.

"Pulaunya Kalimantan, provinsinya, nanti (menyusul)," ujar Bambang.

Sebelumnya, Jokowi disebut menginginkan rencana pemindahan ibu kota tak hanya jadi wacana semata. Dia ingin rencana itu segera bisa terwujud.

Menurut Bambang, keinginan Jokowi itu sempat disampaikannya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

"Jadi memang pemindahan ibu kota ini bukan hal yang baru. Rencana ini juga pernah diangkat Presiden Soekarno dan Soeharto. Presiden Jokowi menginginkan ini bukan hanya wacana, tapi kongkrit," ujar Bambang.

Baca juga: Bocoran Kepala Bappenas soal Ibu Kota Baru: Presiden Pilih Kalimantan

2. Wacana Ibu Kota di Kalimantan Selatan dikritik Walhi

kompas.com/Firmansyah Spanduk Walhi

Wacana wilayah Kalimantan Selatan menjadi calon Ibu Kota ditentang oleh Wahana Lingkungan hidup ( Walhi).

Menurut Walhi, di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih banyak konflik agraria yang belum terselesaikan.

Koordinator Walhi Kalsel Kisworo menjelaskan, salah satu masalah yang hingga kini belum terselesaikan adalah tanah warga yang dikuasai perusahaan sawit, serta tambang yang memiliki izin pengelolaan maupun eksplorasi.

Konflik ini menurutnya sudah terpelihara selama bertahun-tahun. Belum lagi masyarakat Adat Dayak Meratus yang hingga saat ini tidak diakui wilayah adatnya oleh pemerintah.

“Contoh, Masyarakat punya tanah, tapi izin pengelolaan dimiliki oleh perusahaan. Sampai sekarang masalah ini belum selesai. Belum lagi masyarakat Adat Dayak Meratus sampai sekarang belum diakui wilayah adatnya, lalu tergusur terus dan terpinggirkan dan dipinggirkan," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Di Hadapan Para Kepala Daerah, Wapres Singgung Pemindahan Ibu Kota

3. Pemprov Kalsel siap ditunjuk jadi Ibu Kota

Akbar Nugroho Gumay Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis jika ditunjuk menjadi ibu kota baru.

Kepala Bappeda Kalsel Fajar, juga menjelaskan, Walhi tidak perlu mengkhawatirkan potensi konflik agraria yang mungkin terjadi.

Menurutnya, pemerintah pusat melalui program perhutanan sosial telah mengatasi masalah tersebut.

“Sekarang pemerintah melalui Pak Jokowi ada program perhutanan sosial, bagi-bagi sertifikat gratis. Itu maksudnya apa? Supaya warga yang memiliki itu tidak terpinggirkan. Mereka diberi 2 hektare dan program ini jalan terus sampai sekarang," ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 10 Wilayah Metropolitan Penopang Ibu Kota Baru

4. Dua kandidat ibu kota baru

Akbar Nugroho Gumay Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

Untuk sementara, ada dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibu kota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Pada tahap awal, ibukota baru akan menampun 1,5 juta penduduk. Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa.

Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa. Setidaknya, untuk membangun ibukota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.

Baca juga: Ibu Kota Baru Didesain Menampung 1,5 Juta Penduduk

Sumber: KOMPAS.com (Andi Muhammad Haswar, Ghinan Salman)