Ini Kekurangan Pemilihan Sistem Proporsional Terbuka Untuk DPR Menurut Peneliti LIPI

MALANG, KOMPAS.com - Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Siti Zuhro memberikan tanggapan atas usul Mahfud MD soal diberlakukannya sistem proporsional tertutup dalam pemilihan anggota DPR. 

Dia sepakat jika sistem proporsional terbuka memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya, kewenangan partai menjadi berkurang dalam menentukan kadernya yang akan duduk di kursi DPR.

Karena itu, Siti Zuhro setuju dengan usul agar sistem proporsional tertutup dalam pemilihan legislatif diberlakukan.

"Partai merasa kewenangannya dilucuti dengan sistem terbuka seperti itu," katanya usai menjadi pembicara dalam Halal Bi Halal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019).

Baca juga: Mahfud MD Usulkan Pemilihan Sistem Proporsional Tertutup untuk DPR, Ini Sebabnya

Peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan, dalam sistem proporsional terbuka, kader yang sudah lama berproses di partai dengan mudah disisihkan oleh pendatang baru.

Padahal pendatang baru tersebut belum tentu memahami secara penuh ideologi perjuangan partainya. Lain halnya dengan kader yang sudah berproses sejak lama.

"Orang-orang yang sudah berjibaku di partai sebagai pengurus itu dikalahkan begitu saja oleh pendatang-pendatang baru," katanya.

Pendatang baru Vs kader lama

Menurutnya, memang tidak masalah partai mengadopsi pendatang baru.

Baca juga: Komisi X DPR RI Berharap Kasus Anak Bakar Piagam Tidak Terulang Lagi

Namun, persoalan terjadi ketika pendatang baru tersebut menggeser kader yang sudah paham dengan ideologi perjuangan partai dan tata kelola pemerintahan.

"Kita mengatakan, oke itu diadopsi. Tapi politisi, kader itu jangan dikurangi juga," jelasnya.

Siti Zuhro mengatakan, pihaknya akan berusaha mencari model sistem pemilihan anggota dewan yang bermanfaat untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia.